TPF yang dibentuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus diberi kewenangan untuk melakukan pemanggilan paksa terhadap siapa saja yang hendak dimintai keterangan. Tujuannya, biar hasil kerja tim maksimal.

TPF diharapkan mampu menjawab keraguan masyarakat akan kinerja polisi dan kejaksaan yang dianggap tak beres dalam kasus penahanan komisioner nonaktif KPK Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto. Bukannya cuma bertugas untuk mengumpulkan fakta saja.

Pembentukan Tim Pencari Fakta (TPF) guna menyelesaikan polemik antara KPK dan Polri terkait penahanan Bibit dan Chandra harus berdasarkan Perppu. Sebab kedua lembaga yang bermasalah tersebut dibentuk berdasarkan UU.

Pemerintah mendapatkan banyak rekoemendasi dari berbagai pemegang kepentingan dalam National Summit. Inilah daftar garis besar rekomendasi yang diterima pemerintah.

KPK tetap berencana untuk menyelidiki dugaan penyimpangan dalam kasus Bank Century. Tapi penyelidikan dilakukan setelah hasil audit BPK keluar.

Kejagung menyatakan tidak ada unsur melawan hukum terkait bailout Century Rp 6,7 triliun. Bukan hal yang aneh, hasil ini memang sudah diprediksi sejak awal penyelidikan dimulai.

DPR akan membahas Peraturan Pemerintah Penggantu Undang-undang (Perppu) Plt KPK setelah reses pertama. Alasannya DPR ingin memprioritaskan masalah internal dan pembentukan kelengkapan DPR.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditantang lebih garang dalam memberantas korupsi. Tiga pimpinan baru KPK harus menunjukkan kinerja luar biasa di hadapan publik.

Setelah sempat tertunda, Tim Lima berkesempatan menemui Presiden SBY guna melaporkan hasil kerja mereka. Mereka melaporkan tiga nama  tokoh yang mereka rekomendasi sebagai pejabat pelaksana tugas pimpinan sementara KPK.

Puluhan mahasiswa Semarang menggelar aksi menolak Perppu 4/2009. Namun entah karena terlalu bersemangat atau hanya karena keseleo lidah, mereka malah berteriak  "hancurkan KPK!".