Komisi III DPR akan menyambangi kantor Mahkamah Agung (MA) untuk menanyakan kasus Prita Mulyasari. Hal ini dilakukan setelah MA mengeluarkan putusan yang dinilai mencederai keadilan publik.

Dukungan terhadap Prita untuk mengajukan PK atas kasusnya melawan RS Omni terus mengalir. Wakil Ketua Komisi III Tjatur Sapto Edy juga mendukung langkah itu.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyayangkan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait kasus Prita Mulyasari. KPAI menilai putusan itu tidak berpersfektif.

Komisi III DPR mendorong Prita Mulyasari mengajukan PK atas putusan kasasi Mahkamah Agung (MA). Namun Komisi III DPR mengimbau agar PK ditangani oleh pimpinan MA. 

Hero Nggili, salah satu terdakwa kerusuhan Ampera di depan PN Jaksel akhir tahun lalu, divonis bebas. Hero tidak terbukti ikut mengeroyok korban tewas maupun merencanakan kerusuhan.

Tuntutan hukuman 5 hingga 7 bulan penjara bagi terdakwa kasus tragedi Cikeusik yang menewaskan 3 anggota Ahmadiyah dinilai tidak memenuhi rasa keadilan bagi sang korban. Pertimbangan JPU juga susah diterima akal sehat.

KY belum bisa menanggapi putusan kasasi MA untuk kasus Prita Mulyasari. Lembaga pemantau peradilan ini masih menuggu salinan putusan itu untuk kemudian melakukan penelusuran ada tidaknya pelanggaran kode etik oleh hakim di tingkat kasasi.

Kemenkes merilis penelitian pada 2011 yang mana tidak ditemukan cemaran bakteri Enterobakter Sakazakii pada 47 merek susu. Rilis ini dinilai belum menjalankan putusan MA.

Politikus muda Partai Demokrat Nazaruddin hilang rimbanya entah ke mana. Mantan bendum partai berlambang mercy itu bukan hanya membuat KPK pusing tujuh keliling, tak kepalang tanggung, Presiden pun dibuat berang.

Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) akan melakukan penelusuran rekam jejak calon hakim agung yang lolos seleksi. Selanjutnya, hasil rekam jejak tersebut akan diserahkan kepada Komisi Yudisial sebagai bahan pertimbangan.