Partai Demokrat (PD) menangkis tudingan anggota DPR dari Partai Golkar Bambang Soesatyo yang mensinyalir penguatan kewenangan PPATK bisa dijadikan alat bagi PD untuk menyikat lawan-lawan politiknya.

Wacana pemberian wewenang penyelidikan bagi Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) terus bergulir. Partai Amanat Nasional (PAN) menilai wewenang penyelidikan bagi PPATK perlu untuk pencegahan tindak pidana pencucian uang.

Bambang Soesatyo menolak kalau KPK memiliki kewenangan mengusut pidana pencucian uang dan PPATK memiliki hak menyidik. Anggota Fraksi Partai Golkar ini beralasan tidak ingin ada penyalahgunaan kekuasaan dalam RUU TPPU ini.

Fraksi Hanura menolak disebut melemahkan KPK dalam RUU TPPU. Tindakan menolak KPK memiliki kewenangan memeriksa pidana pencucian uang diklaim justru memperkuat RUU TPPU

4 fraksi di dalam Panja Tindak Pidana Pencucian Uang DPR menolak LHA PPATK disetor ke KPK. Dinilai, penolakan sebenarnya bukan pada fraksi, tetapi pada individu.

Empat Fraksi di DPR yakni  PDIP, PPP, Hanura dan Golkar menolak penguatan PPATK. Empat fraksi ini tidak setuju Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK diberikan kepada KPK.

4 Fraksi di DPR dinilai hendak melemahkan KPK dalam pengusutan tindak pidana pencucian uang. Hal ini dilakukan dengan menolak kewenangan KPK untuk memeriksa LHA PPATK.

DPR dinilai masih bersikap pro koruptor dalam RUU TPPU. Buktinya kewenangan KPK dalam mengusut tindak pidana pencucian uang sangat terbatas.

Anggota Panja RUU TPPU Martin Hutabarat berharap kewenangan KPK untuk menyidik kasus pidana pencucian uang tetap dipertahankan. Alasannya hal tersebut sesuai dengan misi pemberantasan korupsi.

Kewenangan pengusutan pidana pencucian uang yang rencananya juga akan dimiliki KPK dihambat. Disinyalir ada gerakan dari oknum tertentu di panja RUU PPTPPU yang menghendaki KPK tidak memiliki kewenangan itu.