Dalam sidang paripurna pengesahan Peraturan Tata Tertib (Tatib) DPR, PDIP dan PKB walk out dari rapat. Namun ada satu koalisi Jokowi-JK yang tak ikut, yakni Partai Hanura. PKS menilai peristiwa ini sebagai tanda goyahnya koalisi Jokowi-JK.

Peraturan Tata Tertib DPR telah disahkan lewat sidang paripurna DPR yang panas dan diwarnai walk out oleh Fraksi PDIP dan PKB. Kedua fraksi itu walk out karena penetapan Peraturan Tata Tertib ini menyalahi tahapan.

Wasekjen PKB Hanif Dhakiri menyesalkan putusan sidang paripurna yang mengesahkan perubahan peraturan tata tertib tanpa menunggu putusan Mahkamah Konstitusi terkait UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Dia mengatakan pengesahan ini keliru.

‎Peraturan Tata Tertib DPR akhirnya disahkan lewat sidang paripurna DPR yang berlangsung alot. PDIP yang memutuskan meninggalkan sidang (walk out) menyoroti ada pasal yang hilang dalam draft yang diterima para anggota Pansus Tatib.‎

Pembahasan Peraturan Tata Tertib DPR di rapat paripurna sore ini memanas. Hasilnya, PDIP meninggalkan jalannya sidang, disusul oleh PKB. Namun akhirnya Peraturan Tatib ini disahkan.

Pembahasan Peraturan Tata Tertib (Tatib) lewat rapat paripurna DPR berlangsung alot. Kubu Jokowi-JK menolak pengesahan dilakukan lewat rapat paripurna hari ini, sementara kubu Koalisi Merah Putih ingin agar peraturan ini segera disahkan.‎

Rapat paripurna DPR hari ini mengagendakan laporan Pansus Peraturan Tata Tertib (Tatib) DPR yang dilanjutkan dengan pengesahan pe‎raturan ini. Namun PDIP meminta agar pengesahan tidak dilakukan pada rapat paripurna hari ini.

MA memvonis dr Bambang dengan hukuman 1,5 tahun penjara. Padahal, MK telah menghapus ancaman pidana penjara yang digunakan MA untuk menjebloskan dr Bambang itu ke bui.

Perdebatan mekanisme Pilkada apakah dipilih langsung oleh rakyat atau oleh DPRD kembali mencuat beberapa hari terakhir. Ternyata sembilan tahun lalu, diskursus ini sudah membuat panas MK pada 2005 lalu.

Politikus PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko mengatakan penolakan sejumlah wali kota dan bupati terhadap RUU Pilkada merepresentasikan suara rakyat.