Muhtar dihukum 5 tahun penjara karena menjadi tangan kanan Akil Mochtar. Akil dengan Muhtar membajak MK dan mengubah MK menjadi kerajaan korupsi pencari uang dari perkara pilkada.

Muhtar Ependy dihukum 5 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 3 bulan kurungan. Muhtar terbukti merintangi penyidikan KPK dalam perkara bekas Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar.

Pimpinan KPK non aktif yang dinilai sebagai korban kriminalisasi oleh Polri, Bambang Widjojanto akan membacakan orasi dalam acara yang digelar di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat ini.

Sejumlah pegiat antikorupsi mendatangi Gedung Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menemui Jimly Asshiddiqie. Mereka mendesak Wakil Ketua Tim 9 itu untuk beraksi kembali, kali ini untuk menyelamatkan KPK yang baru-baru ini melimpahkan kasus Komjen Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung.

Menpan RB, Yuddy Chrisnandi terus bersuara keras terhadap aksi pegawai KPK yang memprotes langkah pelimpahan kasus Komjen Budi Gunawan ke Kejagung. Tidak boleh seorang aparatur sipil negara seenaknya mengoreksi atasan.

Kriminalisasi pada KPK masih menjadi perhatian serius bagi anggota tim 9 Jimly Asshiddiqie. Kisruh KPK dan Polri dinilainya sebagai perkembangan sejarah paling buruk antara hukum dengan politik. 

Aksi penolakan pegawai KPK atas pelimpahan kasus Komjen Budi Gunawan menarik perhatian Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin. Din mendukung dan mengapresiasi sikap tersebut.

KPK memilih opsi pelimpahan kasus Komjen Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung. Padahal, mereka masih bisa mengajukan PK ke MA terkait putusan hakim Sarpin Rizaldi sebagai jalan terakhir sebelum mengaku kalah.

Pelimpahan kasus Komjen Budi Gunawan dari KPK ke Kejaksaan Agung memicu kontroversi. Wakapolri Komjen Badrodin Haiti meminta semua pihak agar mengacu pada putusan praperadilan dalam melihat pelimpahan ini. 

Putusan pimpinan KPK melimpahkan kasus Komjen Budi Gunawan ke Kejagung menuai polemik. Eks penasihat KPK, Abdullah Hehamahua akan menyarankan agar KPK mengajukan PK.