Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ingin agar RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) disahkan. Sehingga ada pegangan protokol saat krisis datang.

Demokrasi menjadi isu yang sepertinya belum habis dibicarakan kendati situasi global berubah. Sesuatu yang penting, demokrasi tidak bisa didikte melainkan harus dari dalam masyarakat.

Sejumlah alat kelengkapan DPR memanfaatkan masa reses untuk melawat ke luar negeri. Barangkali wakil rakyat mulai lupa, masa reses bukanlah musim liburan DPR ke luar negeri.

Komisi VIII DPR melawat ke Australia dengan anggaran Rp 811 juta guna mempelajari penanganan fakir miskin. Apakah mereka benar-benar melakukan kunjungan kerja, sementara Parlemen Australia sedang reses?

Niat anggota Komisi VIII DPR yang akan studi banding tentang fakir miskin di Australia sudah tak terbendung. Karena itu, PPI di Australia akan mengawasi semua kegiatan anggota Dewan, termasuk melakukan perekaman.

Belum ada ketegasan tentang konsepsi dan makna ratifikasi dalam sistem hukum nasional. Padahal itu adalah komitmen pemerintah untuk terikat pada perjanjian internasional.

Indonesia perlu segera menentukan status hukum perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional. Ketidakjelasan tentang hal ini telah menimbulkan kerancuan-kerancuan dalam praktik.

Indonesia rupanya masih kekurangan notaris. Setidaknya dibutuhkan 21 ribu notaris per tahun.

Hakim atau biasa dikenal 'wakil Tuhan' harus menjadi pemberi keadilan dalam situasi apapun. Namun, mereka tetap manusia biasa yang mempunyai keterbatasan dan kebutuhan hidup. Alhasil, mereka pun menuntut kesejahteraan layaknya pekerjaan lainnya.

Semakin aneh saja sikap anggota perlemen di negeri ini. Kini, mereka yang duduk di gedung rakyat itu, membuat ulah baru yang ironinya berulang selalu tiap tahunnya.