DPR berencana menghentikan revisi UU KPK karena momentum yang dirasa belum tepat. Namun DPR belum tentu menghapus revisi UU KPK dari program legislasi nasional (Prolegnas).

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyindir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyangkut penyelesaian konflik KPK-Polri. Megawati menyampaikan di depan peserta Rakernas II PDIP di Surabaya.

Tanda bintang untuk pengajuan anggaran Rp 225 milliar gedung baru KPK itu akhirnya dicabut. Anggaran ini merupakan anggaran multiyears yang pencairannya untuk tiga tahun anggaran dari 2013 sampai 2015.

Selain sepakat pembangunan gedung baru KPK, Komisi III juga akan menaikkan anggaran Polri dan Kejagung. Nantinya, gaji penyidik Polri dan Jaksa akan sama dengan penyidik KPK. 

Setelah menunda-nunda sekian lama, Komisi III DPR akhirnya menyepakati pembangunan gedung baru KPK. Kesepakatan itu diyakini karena dampak pidato Presiden SBY terkait perselisihan KPK-Polri, Senin (8/10) lalu.

PPP akhirnya ikut mendukung pembangunan Gedung KPK. PPP berpesan KPK mewaspadai praktek KKN dalam proyek pembangunan gedung baru itu.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas gembira dengan keputusan Komisi III yang akhirnya menyetujui pembangunan gedung baru KPK. Keputusan mencabut tanda bintang usulan anggaran, diketok dalam rapat internal tadi malam.

Badan Legislasi akan memutuskan lanjut tidaknya pembahasan revisi Undang-Undang KPK pekan depan. Keputusan ini akan diambil saat Panja revisi UU KPK memberi laporan ke Baleg.

KPK mengapresiasi langkah Komisi III DPR yang menyetujui pembangunan gedung baru. Kebutuhan gedung itu amat sangat mendesak bagi KPK. 

Setelah terkatung-katung nasibnya, usulan pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya disetujui DPR. Komisi III resmi mencabut tanda bintang anggaran gedung KPK.