detikNews

KPK: Jika Belum Tertib, Bisa Masuk Delik Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengancam instansi dan departemen pemerintah yang belum menertibkan yayasan-yayasan di bawahnya.

Jumat, 27 Feb 2009 12:15 WIB

detikFinance

KPK Panggil Pimpinan BUMN

Pimpinan perusahaan BUMN mulai mendatangi KPK untuk membahas penertiban yayasan yang berada di bawah naungan instansi atau departemen pemerintah.  

Jumat, 27 Feb 2009 10:25 WIB

detikNews

Dirut Pertamina Sambangi KPK

Direktur Pertamina Karen Agustiawan memenuhi undangan KPK. Karen akan membahas penertiban yayasan yang berada di bawah naungan instansi atau departemen pemerintah.

Jumat, 27 Feb 2009 10:02 WIB

detikNews

KPK Pantau Departemen yang Dipimpin Petinggi Parpol

42 Parpol telah bersepakat untuk menandatangani deklarasi antikorupsi yang dibuat KPK. Untuk memonitornya, KPK akan memantau setiap departemen yang dipimpin oleh petinggi parpol.

Kamis, 26 Feb 2009 17:16 WIB

detikNews

Awasi Layanan Publik, KPK Akan Buat Sistem Komplain Online

Untuk mengawasi kinerja instasi pelayanan publik di daerah-daerah, KPK akan terapkan sistem komplain on line. Ini akan langsung terhubung dengan KPK dan Menpan.

Selasa, 24 Feb 2009 19:12 WIB

detikNews

KPK: Depkum HAM Punya 14 Lebih Yayasan Ilegal

KPK menelusuri sejumlah yayasan yang berada dalam naungan departemen dan instansi pemerintah. Salah satunya di Depkum HAM, ditemukan ada 14 yayasan lebih yang ilegal.

Senin, 23 Feb 2009 14:03 WIB

detikNews

KPK Akan Telusuri Dokumen Kontrak yang Hilang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan terus melacak indikasi penyimpangan dalam utang luar negeri sejak tahun 1967. Dalam upaya itu, KPK akan menelusi dokumen-dokumen kontrak utang yang hilang.

Kamis, 19 Feb 2009 17:19 WIB

detikNews

Indikasi Korupsi di Depkes Diduga Karena Mark Up

KPK menemukan adanya indikasi korupsi di Depkes. Korupsi terkait pengadaan alat laboratorium itu diduga melalui praktek mark up.

Senin, 16 Feb 2009 16:27 WIB

detikNews

Selamatkan Uang Rp 600 M, KPK Dipuji Ketua DPR

Menyelamatkan uang negara senilai Rp 600 miliar, KPK dipuji Ketua DPR Agung Laksono. Uang yang dikembalikan KPK lebih besar dari anggaran untuk KPK.

Jumat, 13 Feb 2009 18:51 WIB

detikNews

Setelah DKI, KPK Incar 5 Provinsi Lain

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus menyelidiki kasus dugaan penyelewengan upah pungut pajak di DKI Jakarta. Namun tidak tertutup kemungkinan penyelidikan akan berkembang di 5 provinsi lain.

Kamis, 12 Feb 2009 23:25 WIB