Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, meminta Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) dan Komisi X DPR untuk segera menindaklanjuti hasil audit BPK terkait Hambalang.

Dua menteri dan sejumlah pejabat disebut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diduga terkait dengan proyek Hambalang. Bagaimana peran Menpora Andi Mallarangeng dan Menkeu Agus Martowardojo serta sejumlah pejabat?

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal audit investigasi proyek Kemenpora di Hambalang mengungkap sejumlah fakta. Diantaranya Bupati Bogor Rahmat Yasin diketahui mengizinkan proyek Kemenpora di Hambalang.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melaporkan hasil auditnya kepada DPR terkait kasus Hambalang. Nama Menpora Andi Malarangeng yang sebelumnya diduga dihilangkan kini ada dalam laporan tersebut.

Dalam laporan hasil pemeriksaan investigatif terhadap proyek Hambalang, BPK menyebut pihak-pihak yang diduga terkait. Ada dua menteri yang disebut, yaitu Menkeu Agus Martowardojo dan Menpora Andi Mallarangeng.

Pengerjaan proyek sarana olahraga Hambalang di Bogor sejak awal memang sudah bermasalah. Tanah di Hambalang yang dijadikan lahan untuk proyek, dianggap tidak layak. 

BPK menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan proyek Hambalang kepada DPR. Dalam laporan itu, terdapat temuan dugaan bahwa SK Hak Pakai tanah Kemenpora di Hambalang palsu.

BPK akhirnya menyerahkan LHP atas audit invetsigasi proyek Hambalang di Kemenpora. Dalam laporan yang diserahkan kepada DPR, kerugian penyimpangan sebesar Rp 243 miliar.

Audit investigatif Hambalang digelar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Audit dilakukan atas permintaan DPR. Alasan dugaan adanya penyimpangan dalam proyek senilai Rp 2,5 triliun jadi alasan. 

Audit investigatif Hambalang akan diserahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ke DPR. Audit itu mencakup pemeriksaan sejak awal pengerjaan proyek hingga pelaksanaan tender. Apa saja isinya?