MA perlu segera menerbitkan Perma untuk mengisi kekosongan norma yang dibatalkan MK untuk menjawab kekuatiran banyak pihak seperti PK bisa dilakukan terus menerus atau untuk mengulur waktu terpidana mati dan lainnya.

Putusan MK lagi-lagi menuai kontroversi tiada akhir. Jika beberapa waktu lalu MK memutuskan pemilu serentak untuk 2019, kini MK memutuskan peninjauan kembali (PK) boleh berkali-kali.

Seminggu sebelum mengukuhkan Dewan Etik, Ketua MK Hamdan Zoelva mengaku telah mendapatkan laporan terkait pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Namun Hamdan enggan menjelaskan lebih jauh isi laporan tersebut.

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Dewan Etik telah terbentuk oleh panitia seleksi yang ditunjuk. Prosesnya pun telah selesai dan akan dikukuhkan pada pekan depan.

Mantan hakim agung Djoko Sarwoko mengkritik putusan MK yang membolehkan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) yang dapat berulang kali. Berbagai kalangan juga mengecam hal serupa.

MK meloloskan permintaan Antasari Azhar agar boleh mengajukan peninjauan kembali (PK) berkali-kali. Yusril Ihza Mahendra pun sudah diminta untuk menyusun kembali PK untuk diajukan ke MA.

Ketua MA Hatta Ali terkejut ketika mendengar putusan MK yang meloloskan Peninjauan Kembali (PK) bisa dilakukan berkali-kali. Hatta Ali sangat khawatir karena PK berkali-kali menimbulkan ketidakadilan.

PK yang bisa dilakukan berkali-kali pasca putusan MK dinilai menguntungkan mafia narkoba karena menunda pelaksanaan eksekusi mati. Bagaimana tanggapan Ketua MK Hamdan Zoelva?

Mantan Ketua MA Harifin Tumpa menyindir tiga hakim konstitusi jebolan MA yang turut mengabulkan PK bisa dilakukan berkali-kali. Banyak kalangan menilai PK berkali-kali membuat hukum menjadi lemah.

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan peninjauan kembali (PK) boleh diajukan lebih dari satu kali. Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai pelaksana menghormati putusan MK itu.