Mantan Ketua Tim Investigasi MK, Refly Harun meminta agar Majelis Kehormatan Hakim tetap harus dibentuk. Majelis ini akan mampu menjaga kode etik hakim MK, sesuatu yang tidak bisa disentuh lembaga lain.

Sejumlah instansi pemerintah belum bisa memenuhi UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Instansi pemerintah ini menolak membeberkan Daftar Isian Pelaksaan Anggaran (DIPA) mereka kepada publik.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Syafii Maarif menilai polemik RUUK Yogyakarta tidak perlu diangkat sekarang. Pria yang akrab dipanggil Buya ini berharap DPR yang akan memproses RUUK ini mendengarkan suara rakyat Yogya.

Jangan harap ada gebrakan dari KPK dalam aksi pemberantasan korupsi pada 2011. Pengurangan dana anggaran penindakan korupsi menjadikan ujung tombak pemberantas korupsi tersebut tak ubahnya LSM bidang hukum.

Mahkamah Konstitusi (MK) belum akan membentuk Majelis Kehormatan Hakim untuk melakukan investigasi soal isu suap hakim MK. MK hanya membentuk tim internal untuk memeriksa dugaan suap panitera pengganti Makhfud, dan putri Hakim MK Arsyad Sanusi, Nesyawati mulai Senin (13/12/2010) besok.

Wacana penarikan pajak bagi warteg berpotensi menimbulkan Gayus-Gayus kecil ke depannya. Karena dari sekian banyak warteg bisa terjadi penggelapan pajak.

Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi PDI-P Effendi Simbolon menyatakan raker pembatasan BBM Bersubsidi perlu dilaksanakan secara terbuka Senin (13/12/2010) nanti.

Kebijakan pemerintah terkait pembatasan BBM bersubsidi di 1 Januari 2011 dinilai membutuhkan banyak syarat dan prasyarat. Salah satunya adalah infrastruktur SPBU yang memadai.

YLKI menilai opsi-opsi yang sempat diwacanakan oleh pemerintah untuk membatasi penggunaan BBM bersubsidi sangat tidak lazim. Selain itu, sangat berisiko tinggi.

YLKI menilai opsi-opsi yang sempat diwacanakan oleh pemerintah untuk membatasi penggunaan BBM bersubsidi sangat tidak lazim. Selain itu, sangat berisiko tinggi.