Ketua DPP PKB Marwan Jafar mengaku PKB, PDIP, dan Hanura sudah menduga akan ada aksi walk out fraksi Demokrat saat pembahasan RUU Pilkada. Sikap itu sudah terendus saat rapat konsolidasi sebelum rapat paripurna.

Ketua Umum PD SBY kecewa dengan keputusan anggota fraksi Partai Demokrat yang walk out saat rapat paripurna UU Pilkada. Setelah mengeluarkan kekecewaan itu, adakah sanksi bagi para anggota DPR tadi?

Sikap Fraksi Partai Demokrat yang walk out dari rapat paripurna pengesahan RUU Pilkada dikecam banyak pihak. Di sisi lain, ada Koalisi Merah Putih yang sumringah karena terbukti solid untuk menggolkan opsi Pilkada lewat DPRD.

Presiden SBY menepis tuduhan sebagian masyarakat bahwa dirinya tidak sungguh-sungguh menggolkan Pilkada langsung. SBY menegaskan Fraksi Partai Demokrat (FPD) sudah berjuang. Bahkan, SBY juga mengutus seseorang menemui pimpinan PDIP.

Saat sidang paripurna DPR, Fraksi Partai Demokrat (FPF) walk out pada saat PDIP, PKB, dan Hanura mendukung opsi FPD, yaitu Pilkada langsung dengan 10 syarat perbaikan. Namun, SBY masih bersikukuh bahwa FPD walk out karena opsi yang ditawarkan ditolak semua fraksi.

Aksi walk out Fraksi Partai Demokrat (PD) di paripurna RUU Pilkada menjadi sorotan. Aksi PD mulai dari pernyataan dukungan hingga akhirnya walk out dinilai seperti pertunjukkan drama.

Aksi Fraksi Partai Demokrat (PD) yang walk out dari rapat paripurna pengesahan RUU Pilkada terus mendapat sorotan tajam. Keputusan partai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini menuai pujian dan juga kritikan pedas.

Fraksi PD walk out dari sidang paripurna RUU Pilkada dengan dalih semua fraksi menolak opsi ketiga pilkada dengan 10 syarat. Namun pimpinan rapat paripurna Priyo Budi Santoso membeberkan bahwa hanya sebagian fraksi yang menolak usulan PD.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyatakan kembali ingin mencalonkan diri dalam Pilkada 2017. Perubahan sikap mantan kader Gerindra itu setelah dia menimbang soal aturan khusus yang mengatur bahwa pilkada langsung tetap dilakukan di DKI.

UU Pilkada sudah diketok dengan hasil voting yang memutuskan Pilkada lewat DPRD. Partai Gerindra menyebut hal tersebut sebagai hadiah untuk pemerintahan Jokowi.