RUU Pilkada akhirnya disahkan dengan mekanisme pemilihan melalui DPRD. Ketua Fraksi PDI Perjuangan Puan Maharani menyatakan pihaknya belum berniat memperkarakan pengesahan RUU ini ke MK.

Pusat Pelaporan Analisisi Transaksi Keuangan (PPATK) mengingatkan publik, bahwa UU Pencucian Uang tengah menghadapi ancaman. Adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Muchtar yang melakukan gugatan. 

MK kembali menggelar sidang gugatan UU Pemda yang digugat oleh‎ FKHK. Gugatan tersebut meminta majelis hakim MK, untuk mengevaluasi pasal 56 UU Pemda tentang Pilkada secara langsung yang dianggap tidak demokratis.

Para hakim ad hoc yang menggugat UU Aparatur Sipil Negara (ASN) ke MK mendapat dukungan dari MA. Karena itulah mereka meminta statusnya dianggap sebagai peja‎bat negara ‎dengan cara mengajukan uji materi.

Sidang gugatan status hakim ad hoc kembali digelar di MK. MA menyampaikan pihaknya tidak dilibatkan dalam lahirnya pembuatan UU ASN terkait pasal yang menyatakan hakim ad hoc bukan pejabat.

Perwakilan pemerintah dalam sidang gugatan UU MD3, Mualimin Abdi, mengatakan posisi pimpinan DPR yang berasal dari voting anggota dewan tidak melanggar konstitusi.

Koalisi Merah Putih akan menunggu proses uji materi Undang-Undang MD3 di MK. Setelah keluar putusan MK, koalisi baru akan membahas penentuan pimpinan DPR.

PDIP meminta gugatan UU MD3 sebelum anggota DPR baru dilantik yang jatuh pada 1 Oktober 2014.‎ Atas permintaan itu, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva, belum bisa mengamini permintaan dari PDIP.

Wakil Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin mempertanyakan legal standing PDIP sebagai penggugat UU MD3 di MK. Menurutnya, PDIP tidak memiliki legal standing dalam gugatan ini karena merupakan parpol.‎

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang uji materi UU Pencucian Uang yang diajukan Akil Mochtar. Sidang kali ini dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan Presiden.