Sore ini, rapat paripurna DPR membahas pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 yang akan dijalankan pemerintahan baru Jokowi-JK.

Rapat paripurna DPR sore ini yang akan mengesahkan 11 Rancangan Undang-undang (RUU), hanya dihadiri 286 anggota DPR. Duh!

Fraksi Partai Demokrat (PD) walk out di paripurna pengesahan UU Pilkada. Fraksi PD walk out, baru melapor ke Ketum SBY.

Fraksi Partai Demokrat menempuh jalan berliku hingga akhirnya walk out dalam sidang paripurna pengesahan UU Pilkada. Ketua DPP PD Sutan Bhatoegana mengakui internal partainya tak solid, sehingga keputusan DPR ini berakibat kepada rakyat.

Ketua Harian Partai Demokrat (PD) berkukuh tak ada dukungan dari fraksi lain soal opsi ketiga pilkada langsung dengan 10 perbaikan. Jika memang PDIP Cs mendukung, Syarief merasa seharusnya sudah disampaikan sejak pembahasan tingkat I di Komisi II DPR.

Fraksi Partai Demokrat memutuskan walk out dalam Sidang Paripurna UU Pilkada karena opsi 10 perbaikan yang diajukannya tak diakomodir. Meski ada dukungan dari PDIP, Hanura dan PKB di paripurna, PD merasa dukungan itu tak resmi.

Ketua Fraksi Partai Demokrat (PD) DPR Nurhayati Ali Assegaf mengakui walk out saat sidang paripurna UU Pilkada lalu merupakan perintahnya. Ia pun membantah ada perintah dari Ketua Umum PD Susilo Bambang Yudhoyono.

Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana turut terlibat aktif dalam lobi paripurna pengesahan RUU Pilkada di DPR. Namun Sutan segera minta maaf kepada PDIP, saat tahu justru fraksinya memilih walk out dari paripurna.

Sebagai partai yang sangat menentukan iya dan tidaknya disahkan UU Pilkada, PD memang dalam posisi yang sulit. Di satu sisi, arah politik PD lebih dekat kepada KMP namun di sisi yang lain, ada aspirasi masyarakat menginginkan pilkada langsung.

Pimpinan fraksi PDIP, Hanura dan PKB gusar usai lobi antar pimpinan yang berlangsung sekitar 5 jam dalam rapat paripurna pengesahan UU Pilkada berakhir buntu. PDIP sudah menduga Demokrat akan walk out karena opsi ketiga ditolak dalam lobi.