Satu hari menjelang pemilihan gubernur-wakil gubernur Jawa Barat, Komisi Pemilihan Umum memastikan tidak ada masalah yang berpotensi mengganggu.

Persoalan DPT yang terus dipersoalkan para tim kampanye, seharusnya tidak menjadi masalah jika ternyata jumlah pemilih yang tidak terdaftar nanti lebih kecil dibandingkan dengan jumlah pemilih yang golput.

KPU menambah tiga TPS khusus di kota Cirebon untuk Pilkada 13 April mendatang. Sebab, pada saat bersamaan dilakukan ujian saringan masuk UGM di Cirebon.

Daftar pemilih tetap Pilkada Jabar tidak bisa ditambah lagi. KPU Jabar tetap menolak pemilih yang sebelumnya tidak masuk dalam DPT, memilih dengan hanya membawa KTP pada saat pencoblosan.

Tidak puas dengan daftar pemilih tetap, Tim Advokasi dan Pengamanan pasangan Hade mendesak KPU agar mengkoreksi DPT yang telah ditetapkan sekitar 28 juta pemilih.

Sejumlah surat suara yang akan digunakan dalam pilkada Sumut ternyata banyak yang rusak. Sejauh ini sudah enam kabupaten dan kota yang melaporkan.

JPPR memprediksi tiga tahapan Pilkada Jabar bisa menimbulkan potensi konflik, mulai saat pencalonan, hari pemilihan hingga pasca pemilihan.

Pemilu gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat 13 April mendatang terancam sia-sia. Pasalnya diprediksikan pemilih yang memilih golput mencapai 80 persen.

Kabar burung beredar. Bagi warga yang mampu membuktikan praktik penyuapan kepada polisi akan memperoleh Rp 10 juta. Tapi Polri membantahnya.

Pilkada Jabar ternyata tidak hanya menarik perhatian masyarakat lokal maupun nasional. Kedutaan Besar Amerika Serikat menunjukkan minatnya pada proses Pilkada Jawa Barat.