Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan uji materi Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) sore ini. Ketua DPP PDIP Trimedya Panjaitan, berharap ada putusan sela karena pihaknya ingin mengajukan beberapa saksi ahli.

Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengungkapkan kekhawatirannya terhadap pengembalian kewenangan MPR memilih presiden. Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR, Martin Hutabarat, menepis kekhawatiran Ahok.

Tapi, bila semua yang terjadi atas sepengetahuan dan kesadaran Presiden SBY. Bahkan SBY sendiri sesungguhnya sutradara di balik drama paripurna DPR dengan lakon utama Fraksi Demokrat tersebut, maka jangan salahkan bila hari-hari terakhir ini rakyat marah dan merasa tertipu, lalu berkata, “shamed by you”.

Presiden SBY menolak pengesahan RUU Pilkada. SBY bahkan tak akan menandatangani UU Pilkada sebagai bentuk tindakan tegas perlawanan. Namun bagaimanapun 30 hari setelah disahkan DPR, RUU Pilkada tetap berlaku.

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang putusan gugatan uji materi UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) hari ini. Gugatan diajukan oleh para politikus dari PDIP, termasuk ketua umum Megawati Soekarnoputri.    

Presiden SBY menolak tegas UU Pilkada yang diputuskan DPR lewat voting. SBY mencari cara bagaimana agar Pilkada lewat DPRD tidak diberlakukan. Setelah menelepon Ketua MK Hamdan Zoelva malam ini, SBY akan segera merapat ke kantor MK untuk berkonsultasi.

Perbedaan pendapat saat sidang paripurna DPR RI terkait RUU Pilkada terjadi antara partai-partai Koalisi Merah Putih (KMP) dan koalisi pendukung Jokowi. Namun, pertarungan sebenarnya di sidang itu terjadi antara KMP dan rakyat.

"Itu bisa di-review kalau ada Undang-undang yang bertentangan dengan UUD '45, wong kita ini mengamankan kok," ujar Prabowo kepada wartawan di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Jumat (26/9/2014).

Pilkada langsung kalah suara. Melalui voting DPR lebih memilih pilihan tidak langsung. Ini ekspresi dendam wakil rakyat yang dikadali rakyat saat pileg. Ini cara merampas 'jatah preman' (japrem) yang dinikmati rakyat saat pilkada.

Sidang Paripurna DPR, Jumat (26/9/14) dini hari telah mengonfirmasi bahwa pemimpin-pemimpin lokal kelak tidak akan lagi dipilih rakyat. Paripurna memberitakan bahwa pemilihan demokratis akan bergeser pada pemilihan oligarkis, bahkan elitis.