KPU mengalokasikan anggaran sebesar Rp 16 miliar untuk memfasilitasi pelantikan anggota DPR dan DPD, mulai dari tiket pesawat hingga hotel untuk menginap. Anggaran sebesar itu masih bisa dihemat sebesar Rp 6 miliar sehingga yang terpakai Rp 10 miliar.

PDIP masih kekurangan 1 parpol dalam koalisinya untuk mendapatkan kursi pimpinan DPR. Koalisi Jokowi harus bergerak cepat untuk mengamankan paket pimpinan DPR.

Ketua DPP PDI Perjuangan Trimedya Pandjaitan yakin partainya masih punya peluang menambah satu fraksi untuk paket pimpinan DPR.

PDIP Cs kekurangan satu parpol untuk bisa mengusung paket pimpinan DPR. PDIP membuka pintu untuk Partai Demokrat (PD) untuk bergabung melengkapi paket pimpinan DPR dari Koalisi Indonesia Hebat.

Peraturan Tata Tertib (Tatib) DPR mengharuskan paket pimpinan terdiri dari 5 fraksi berbeda. Sedangkan Koalisi Indonesia Hebat yang digawangi PDIP, NasDem, Hanura, dan PKB hanya terdiri dari 4 fraksi.

KPU mengagendakan pelantikan anggota DPR/DPD/MPR periode 2014-2019 pada Rabu (1/10) besok. Para anggota dewan terpilih itu difasilitasi mulai dariongkos keberangkatan, penginapan di hotel bintang lima hingga transportasi selama masa pelantikan.

Koalisi Indonesia Hebat yang digawangi PDIP, Hanura dan PKB akan menghadapi Koalisi Merah Putih dalam perebutan kursi pimpinan DPR. Untuk menambah kekuatan, PDIP akan mencoba mengajak dua partai anggota Koalisi Merah Putih.

Setelah uji materi UU MD3 ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK), lima kursi pimpinan DPR nantinya akan dipilih dengan sistem paket. PDIP sebagai partai pemenang Pileg menyiapkan paket dengan menggandeng koalisinya, yaitu PKB, Nasdem, dan Hanura.

Dampak pertarungan Pilpres antara Koalisi Merah Putih pendukung Prabowo-Hatta dan Koalisi pendukung Jokowi-JK masih terasa hingga hari ini. Yang paling dirasakan rakyat, upaya Koalisi Merah Putih yang mengembalikan Pilkada melalui DPRD pada rapat paripurna pengesahan RUU Pilkada.

KPU memfasilitasi pelantikan seluruh caleg terpilih dari DPR dan DPD yang akan berlangsung pada Rabu (1/10) mendatang. Wakil Sekjen DPR Ahmad Djuned, menyebut anggaran tersebut ditanggungkan kepada KPU, bukan DPR.