detikNews

1 Rekening Mencurigakan Perwira Polri Tak Ada Unsur Pidana

Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri hanya menemukan unsur pidana pada 14 rekening yang diduga tak wajar. Satu sisanya tak ditemukan unsur pidana.

Senin, 03 Okt 2005 16:11 WIB

detikNews

Polda Jateng Telusuri Rekening Tak Wajar Anggotanya

Berdasarkan laporan PPATK, satu dari 15 pemilik rekening tak wajar di tubuh Polri, berasal dari Polda Jateng. Kini Polda sibuk menelusuri. Lamban?

Jumat, 23 Sep 2005 14:53 WIB

detikNews

3 Nama Koruptor Penyimpan Uang di Bank Swiss Terlacak

Tim pemburu koruptor yang dipimpin oleh Wakil Jaksa Agung Basrief Arif berhasil mendapatkan 3 nama koruptor yang menyimpan uangnya di rekening bank Swiss.

Rabu, 21 Sep 2005 18:57 WIB

detikNews

G, MD, LM dan AS, Perwira Polri Pemilik Rekening Tak Wajar

Selapis demi selapis perwira polisi pemilik rekening tak wajar mulai terungkap. Mabes Polri kali ini baru bersedia menyebut inisial mereka.

Selasa, 20 Sep 2005 17:25 WIB

detikNews

BK Persilakan PPATK Periksa Praktek Percaloan DPR

Badan Kehormatan (BK) DPR mempersilakan PPATK memeriksa rekening sejumlah anggota dewan yang diduga terlibat praktek percaloan.

Selasa, 20 Sep 2005 11:39 WIB

detikNews

4 Pati Pemilik Rekening Tak Wajar Berdinas di Mabes Polri

Siapa pati yang memiliki rekening tak wajar hingga kini masih miterius. PPATK hanya mau membocorkan 4 orang berdinas di Mabes Polri.

Senin, 19 Sep 2005 16:38 WIB

detikNews

PPATK Periksa Rekening Pejabat Penyelundup BBM

PPATK telah memeriksa rekening para pejabat yang diduga terlibat penyelundupan BBM. Pemeriksaan dilakukan menyusul permintaan polisi.

Senin, 19 Sep 2005 16:34 WIB

detikNews

PPATK Siap Bantu Pengungkapan Kasus Percaloan di DPR

PPATK siap membantu pengungkapan dugaan percaloan di DPR RI. Namun sampai saat ini belum ada permintaan tersebut dari BK DPR.

Senin, 19 Sep 2005 13:47 WIB

detikNews

Tim Pemburu Koruptor Urus Aset Hendra Rahardja ke Hong Kong

Tim Pemburu Koruptor (TPK) yang dipimpin Wakil Jaksa Agung Basrief Arief akan menuju Hong Kong dan Swiss untuk mengurus aset koruptor.

Senin, 12 Sep 2005 15:19 WIB

detikNews

Penjahat Valas Akan Dijerat UU Money Laundering

Tak hanya dijerat pasal KUHP, penjahat valas bakal dikenai UU Money Laundering. Ancaman hukumannya lebih dari 4 tahun dan denda Rp 100 juta.

Kamis, 08 Sep 2005 16:38 WIB