Dua hari menjelang pemilihan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Kolisi Indonesia Hebat mengajukan peninjauan kembali pasal 15 UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi.

Eks Ketua MK Jimly Assidiqie menilai DPR tidak boleh terburu-buru mengandalkan voting untuk mengambil keputusan, karena hanya menguntungkan koalisi yang memiliki banyak anggota.

Presiden SBY menandatangani 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) tentang Pilkada langsung‎ atas UU Pilkada yang disahkan DPR. Partai Gerindra masih akan mepelajari isi Perpu tersebut.

Dokter Ayu yang sempat divonis penjara lewat putusan kasasi MA. Hal itu menginspirasi para dokter dalam mengajukan gugatan UU Praktik Kedokteran. Dr Ayu hari ini menjadi saksi dari para penggugat.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) untuk membatalkan UU Pilkada. Marzuki Alie menilai efektivitas Perpu itu bergantung pada koalisi di DPR.

Anggota DPR dan DPD RI periode 2014-2019 akan dilantik hari ini. Rencananya, jajaran Pimpinan DPR juga akan dipilih hari ini.

Penerbitan Perpu seringkali dimaknai dengan situasi yang genting. Tapi Presiden SBY yakin rencana penerbitan Perpu UU Pilkada sudah sesuai aturan yang ada.

Sidang Paripurna Akhir MPR masa jabatan 2009-2014 merekomendasikan kepada MPR periode berikutnya untuk membahas kewenangan MPR dan memunculkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Kewenangan MPR yang dimaksud adalah menafsirkan UUD Negara RI 1945.

MK menolak seluruh permohonan PDIP terkait UU MD3. PDIP tak tinggal diam, melalui Ketua DPP bidang Hukum Trimedya Pandjaitan, mereka akan melaporkan 7 hakim konstitusi ke Dewan Etik MK.

Hakim Konsitusi Maria Farida mengajukan dissenting opinion terhadap putusan MK terkait tata cara pemilihan pimpinan DPR yang diatur dalam UU Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).