Niat Komisi Pemberantasan Korupsi 'merekrut' pegawai dari kalangan perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia terbentur undang-undang. Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI menyebut bahwa seorang perwira militer aktif tak bisa sembarangan alih tugas ke instansi lain.

KPK tengah berencana untuk merekrut prajurit TNI, terutama jajaran perwira tinggi. Sejumlah posisi di KPK bisa diisi para perwira tinggi TNI.

KPK tengah mewacanakan untuk merekrut beberapa personil TNI untuk bergabung ke lembaga antikorupsi itu. Alasan utama KPK adalah karena selama ini belum ada personil TNI yang bergabung.

Muncul wacana KPK akan merekrut prajurit TNI sebagai pegawainya. Hal tersebut menyusul pernyataan Plt Pimpinan KPK Johan Budi yang menyatakan telah bertemu Panglima TNI Moeldoko terkait rencana perekrutan ini.

Dua pegawai SKK Migas mengakui mengantarkan sejumlah paper bag ke Kementerian ESDM. Bingkisan tersebut diduga berisi sejumlah uang yang nantinya akan diberikan kepada Sutan Bhatoegana.

Mantan Sekjen Kementerian ESDM Waryono Karno didakwa melakukan korupsi terkait pengumpulan dana untuk membiayai kegiatan pada Setjen Kementerian ESDM. Waryono memperkaya diri sendiri, orang lain dan korporasi.

Jaksa KPK juga mendakwa bekas Bupati Bangkalan, Jawa Timur, Fuad Amin melakukan pidana pencucian uang pada tahun 2003-2010. Total duit terkait pencucian uang ini mencapai Rp 54,9 miliar.

Bekas Bupati Bangkalan, Jawa Timur, Fuad Amin didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang pada periode 2010-2014 totalnya sebesar Rp 229,45 miliar.

Kejagung, Polri dan KPK sepakat membentuk satuan tugas (satgas) untuk memberantas korupsi bersama-sama. Komunikasi dan saling menghargai tanggung jawab dan tugas masing-masing merupakan kunci sukses satgas antikorupsi tersebut.

Handoyo sudah mundur dari jabatan Dirjen Pemasyarakatan. Posisi itu dahulu diperoleh Handoyo yang pernah menjabat di KPK ini lewat lelang jabatan di era Amir Syamsuddin