Penyidik ‎Mabes Polri telah memeriksa 12 saksi terkait dugaan kasus pertemuan Ketua KPK Abraham Samad dengan pihak PDIP. 12 Saksi tersebut antara lain Tjahjo Kumolo dan Hasto Kristyanto.

Setelah pemeriksaan sejumlah saksi dan dikeluarkannya surat perintah penyidikan, Mabes Polri menyatakan belum menaikan status Abraham Samad dan Adnan Pandu. Tak seperti Bambang Widjojanto yang begitu cepat menyandang status tersangka.

Mendagri Tjahjo Kumolo menegaskan Indonesia masih membutuhkan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. Karena itu KPK harus tetap ada, tidak boleh bubar.

"Terlihat jelas, sejak polemik Budi Gunawan menjadi Kapolri lalu pertemuan Jokowi-Prabowo menunjukan ada jarak Jokowi dengan PDIP. Ini terbaca oleh publik dan ini akan dimanfaatkan oleh lawan-lawan politik KIH," tutur Heri Budianto yang merupakan Direktur Eksekutif PolcoMM Institute.

Fraksi Golkar mengkritik pimpinan DPR yang bertemu dan menyerahkan keputusan soal pelantikan Komjen Budi Gunawan ke tangan presiden. Ketua DPR Setya Novanto menegaskan bahwa tindakannya itu sesuai aturan.

Kabareskrim Komjen Budi Waseso memastikan kalau seluruh pimpinan KPK yang tersisa yakni Adnan Pandu Praja, Zulkarnaen, dan Abraham Samad kasusnya sudah tahap penyidikan. Bila Samad jadi tersangka, maka pemerintah akan menerbitkan Perppu terkait pimpinan KPK.

Partai Demokrat mengkritik keras lambatnya Presiden Joko Widodo dalam menangani konflik antara dua institusi Polri dan KPK. Politisi Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin menyebut kisruh ini seharusnya bisa ditangani lebih cepat agar tak bergulir menjadi makin runyam.

Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu sempat mengadakan para petinggi TNI. Panglima TNI Jenderal Moeldoko berkata, dalam agenda itu, belum ada arahan khusus dari Presiden terkait kisruh KPK-Polri.

Politikus PDIP Effendi Simbolon melontarkan pernyataan bahwa Rini Soemarno dan Andi Widjajanto telah berkhianat. Bersama Luhut mereka disebut sebagai 'trio singa' yang hendak memisahkan Presiden Jokowi dari PDIP.

Deputi Pencegahan KPK Johan Budi memberi sinyal. Ada niatan dari sebagian besar pegawai KPK untuk mengembalikan mandat lembaga antikorupsi itu ke Presiden Jokowi.