Partai Demokrat (PD) menilai tersebarnya nomor induk kependudukan (NIK) dan sertifikat vaksin Corona Presiden Jokowi di media sosial bisa menjadi bencana.
Pusaran skandal suap terkait bantuan sosial (bansos) untuk penanganan pandemi virus corona (COVID-19) terus berkembang. Langkah nyata KPK kini dinanti.
Jaksa Agung mengatakan pelaksanaan sidang secara daring (online) perlu dikaji lagi. Sebab, Burhanuddin melihat efektivitas sidang online masih ada kekurangan.
PT Waskita Karya (Persero) Tbk berencana melepas kepemilikan 9 ruas jalan tol. Jurus ini diambil demi meringankan beban utang yang tembus Rp 90 triliun.
Zulhas menggulirkan pernyataan perlunya evaluasi amandemen UUD 1945 usai pertemuan parpol koalisi dengan Jokowi. PPP menegaskan tak ada pembahasan itu.
Anggota DPR Fraksi PDIP I Wayan Sudirta turut menyoroti polemik surat Gubernur Sumbar minta sumbangan. Sudirta menduga surat melanggar UU Pemerintahan Daerah.