Para pejabat di Indonesia ternyata banyak menerima pendapatan di luar gaji pokok yang diungkap selama ini. Pengeluaran dana operasional mereka pun tak semua bisa mengaksesnya. Siapa yang berani membuka?

“Diawasi dan diberikan sanksi bagi oknum yang memang melanggar. Bukan cuma warga yang kapok, petugas juga pikir-pikir kalau mau 'main'."

"Tumben di situ kena tilang. Biasanya kalau setengah enam pagi saya lewat, lewat aja."

IPW menyayangkan surat yang dilayangkan Wakapolri terkait penundaan pengenaan jilbab bagi Polwan. Penundaan karena banyak ditemukan ketidakseragaman dalam berjilbab. Ketua Presidium IPW Neta S Pane menilai aturan mengenai penundaan itu tidak berdasar.

Kenaikan harga rumah subsidi (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan/FLPP) akan menambah daftar panjang masyarakat yang tidak dapat membeli rumah.

Kepolisian, Kejaksaan Agung dan KPK telah menandatangani MoU pada tahun 2005. Namun dalam pelaksanaannya, koordinasi tiga institusi penegak hukum tersebut dalam pemberantasan korupsi seringkali terjadi kesalahpahaman karena MoU yang bermasalah.

Hukuman tambahan bagi Angelina Patricia Pingkan Sondakh alias Angie menjadi 12 tahun penjara dan pengembalian total uang Rp 39,6 miliar dinilai belum bisa dikatakan sebagai efek jera bagi koruptor lain.

"Lihat saja yang bayar pajak, masih banyak konglomerat yang ngemplang.”

Pengusaha properti yang tergabung dalam Realestat Indonesia (REI) mengusulkan agar iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) ditetapkan hanya 2% dari penghasilan pekerja atau PNS.

Menteri Perumahan (Menpera) Djan Faridz mengungkapkan ada tiga masalah krusial di sektor perumahan di Indonesia.