detiksearch

detikNews

Daripada Dihukum Mati, Lebih Baik Koruptor Dipenjara 300 Tahun

Ketua KPK Busyro Muqoddas mengusulkan agar para koruptor diberi hukuman mati. Namun usulan tersebut mendapatkan resistensi karena dinilai sangat berisiko.

Jumat, 11 Nov 2011 09:40 WIB

detikNews

Busyro: Korupsi Adalah Pelanggaran HAM, Pelaku Layak Dihukum Mati

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Busyro Muqoddas menilai bahwa korupsi adalah pelanggaran HAM. Oleh karena itu, pelakunya layak diganjar dihukum mati.

Jumat, 11 Nov 2011 04:27 WIB

detikNews

KPK Bidik Nazaruddin dengan Pencucian Uang di Kasus Selain Wisma Atlet

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat (PD) Nazaruddin lolos dari pidana pencucian uang di kasus suap Wisma Atlet. Namun untuk kasus lain, KPK menegaskan akan menjeratnya.

Kamis, 10 Nov 2011 22:01 WIB

detikNews

KPK Tak Jerat Nazaruddin dengan Pasal Pencucian Uang

Komisi Pemberantasan Korupsi tidak jadi menjerat tersangka kasus suap Wisma Atlet, M Nazaruddin dengan pasal pencucian uang. Nazaruddin disangkakan pasal menerima hadiah atau janji.

Kamis, 10 Nov 2011 18:59 WIB

detikNews

PPATK: Penerima Duit Nazar Bisa Dijerat dengan Pencucian Uang

Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mendukung digunakannya pasal pencucian uang di kasus dugaan korupsi M Nazaruddin. Dengan pasal tersebut, maka penerima duit Nazaruddin bisa dijerat.

Kamis, 03 Nov 2011 15:50 WIB

detikFinance

Penipuan via Transfer Rekening Berani Catut Direktur KPK

Modus penipuan via transfer rekening semakin beragam, meski BI bersama industri perbankan telah menyatakan 'perang'. Si 'penipu' bahkan berani mencatut jabatan sebagai Direktur KPK.

Senin, 24 Okt 2011 10:36 WIB

detikFinance

Pertamina & PPATK Cegah Cuci Uang di Bisnis Minyak

PPATK menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Pertamina agar pelaku usaha di bisnis perminyakan agar tak terjerumus kejahatan pencucian uang (money laundering).

Rabu, 19 Okt 2011 15:55 WIB

detikNews

Waktunya Jaksa KPK Terapkan Strategi Pembuktian Terbalik

Jaksa KPK harus berpikir untuk memasukkan pasal pencucian uang sebagai senjata ampuh menjerat terdakwa korupsi. Saran ini dilontarkan setelah Pengadilan Tipikor Bandung dan Semarang memvonis bebas terdakwa koruptor karena hakim menilai jaksa tidak mampu membuktikan dakwaannya.

Rabu, 12 Okt 2011 01:33 WIB