MK memerintahkan negara untuk membentuk badan hukum terhadap Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera maksimal 2,5 tahun ke depan. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

Jaksa penuntut umum dari KPK menghadirkan bupati Buton, Syamsul Umar sebagai saksi dalam persidangan dengan terdakwa Akil Mochtar. Di hadapan majelis hakim, Syamsul mengaku telah memberi uang suap.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi soal quick count, dan batasan tenggang waktu dicabut. Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan pihaknya segera melaksanakan putusan tersebut.

MK memutuskan menghapus istilah 4 pilar kebangsaan yang ada dalam UU Parpol. Sebelum putusan ini, parpol wajib mensosialisaikan 4 pilar kebangsaan yang menempatkan Pancasila sebagai salah satu pilar.

MK mengabulkan permohonan uji materi yang diajukan Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepsi). Alhasil, quick count hasil pemilu cepat tidak dibatasi tenggang waktu.

Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) menggugat UU Perkawinan terkait usia nikah minimal bagi perempuan. Usia minimal 16 tahun di UU tersebut dinilai terlalu beresiko untuk masa pertumbuhan.

Sistem noken adalah sistem pemilihan yang biasanya hanya digunakan di Papua. Pemilih menyerahkan sepenuhnya suara mereka untuk diwakilkan oleh kepala suku.

Hakim Tipikor menyinggung keterlibatan Ketua DPD Golkar Palangkaraya Rusliansyah dalam perkara suap ke Akil Mochtar. Rusliansyah disebut pihak yang mendesak Hambit Bintih melakukan 'pengurusan' gugatan di MK.

Bupati Gunung Mas, Kalteng, terpilih Hambit Bintih dan pengusaha Cornelis Nalau divonis bersalah menyuap Akil Mochtar. Hambit meminta waktu untuk berpikir. Sedangkan Cornelis langsung menerima putusan.

Bupati Gunung Mas, Hambit Bintih divonis bersalah karena menyuap Rp 3 miliar kepada Akil Mochtar. Namun Hambit 'terpaksa' melakukan itu karena tertekan secara psikologis oleh mantan Ketua MK tersebut.