"Pemerintah tidak dalam kapasitas menolak putusan MA. Tapi karena tidak ada satu kata pun baik dalam putusan PN, PT dan MA yang menyarakan UN dilarang," jelas Mendiknas M. Nuh.

Sekjen FGII Iwan Hermawan kecewa dengan pernyataan Mendiknas M Nuh yang tetap akan melaksanakan UN. Menurutnya masalah UN bisa dibicarakan dengan duduk bersama antara pakar pendidikan, organisasi profesi guru, dan legislatif.

Pemerintah tetap akan melaksanakan Ujian Nasional (UN) sebagai syarat kelulusan. Namun akan ada sedikit perbedaan bila dibandingkan UN yang sebelum-sebelumnya.

UN harus distop sebelum ada perbaikan memadai di bidang pendidikan sesuai putusan kasasi MA. Pemerintah pun diingatkan untuk tidak main-main dengan sembarang menggelar UN.

Depdiknas telah menerima salinan putusan kasasi MA terkait ujian nasional (UN). Putusan itu akan dipatuhi dan akan dilakukan perbaikan UN untuk keadilan.

UN tidak dilarang dalam putusan MA. Namun amar putusan kasasi yakni perbaikan sistem pendidikan nasional patut dipertimbangkan. Bila perbaikan tidak juga dilakukan, UN tidak layak digelar.

MA tidak melarang digelarnya UN. Dalam amar putusan kasasi, yang mesti dilakukan pemerintah yakni hanya melakukan perbaikan sistem pendidikan nasional.

Pemerintah dinilai melakukan pembangkangan hukum. Niat untuk tetap menggelar UN justru melawan keputusan MA. Semestinya UN distop dahulu hingga ada perbaikan seperti titah pengadilan.

Soal jadi atau tidaknya UN digelar menyusul keluarnya putusan kasasi MA yang melarang pelaksanaan UN, Dinas Pendidikan Kota Bandung akan menunggu keputusan pemerintah pusat.

UN dipastikan tetap akan digelar. Meski MA menolak kasasi pemerintah, UN tetap dilaksanakan dengan aturan yang sama seperti yang lalu. Tidak ada yang berubah.