Kesolidan Koalisi Merah Putih terus dipertanyakan. Berkali-kali 'digoda', berkali-kali juga petinggi partai pengusung mengaku tetap satu. Masihkah koalisi yang disebut permanen itu tetap bertahan saat voting pengambilan keputusan RUU Pilkada esok?

‎Soliditas anggota Koalisi Merah Putih (KMP) terusik menyusul perpecahan di internal anggota fraksi Golkar dan PPP soal RUU Pilkada. Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid meyakini koalisi partai tetap solid dan 90 persen mendukung Pilkada melalui DPRD.

‎Sebanyak 266 anggota DPR membolos rapat sidang paripurna kali ini. Padahal rapat ini akan mengesahkan tiga Rancangan Undang-undang (RUU).

‎PDIP mengklaim telah berhasil melobi anggota DPR yang berasal dari parpol Koalisi Merah Putih. PDIP yakin lobinya akan benar-benar sukses, utamanya lobi ke anggota DPR yang gagal terpilih lagi.

Satu hari jelang rapat sidang paripurna pengesahan RUU Pilkada, kubu pro pilkada langsung menyatakan telah berhasil melobi sejumlah fraksi pro pilkada via DPRD. Ada 4 fraksi yang disebut telah berhasil dilobi.‎

Dinamika dukungan di RUU Pilkada makin kencang jelang pengesahan 25 September. Dua parpol pendukung pilkada lewat DPRD, Golkar dan PPP, pecah. Akankah kubu pendukung pilkada langsung menang mudah?

PKS Anis Matta memastikan fraksinya di DPR solid mendukung pengesahan RUU Pilkada dengan opsi pelaksanaan melalui DPRD. Sebanyak 57 anggota F-PKS akan hadir pada sidang paripurna 25 September lusa.

Joko Widodo sempat menyatakan PPP dan PAN bakal merapat ke kubunya. Koalisi Merah Putih menganggap pernyataan Jokowi sebagai lelucon yang berusaha menggoda kubunya.

Tanpa sorotan media, Koalisi Merah‎ Putih mengadakan rapat di Ruang Fraksi Partai Golkar DPR, sore ini. Ternyata perwakilan Partai Demokrat tak menghadiri rapat.‎

Komisi III DPR menggelar rapat pengambilan keputusan tingkat pertama tentang Revisi UU Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).‎ Rapat yang dihadiri Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin itu hanya dihadiri oleh 6 orang anggota DPR.