Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) menolak penggusaran sekitar 30% lahan Pasar Blok A, Jakarta Selatan terkait proyek MRT Jakarta.

Jokowi masih galau mengenai proyek Mass Rapid Transit (MRT) di Jakarta. Selain terkait masalah pinjaman dana dari Jepang, mantan Walikota Solo itu masih pusing karena harga tiket MRT yang dipatok terlalu mahal.

Keinginan Gubernur DKI Jakarta Jokowi agar tiket Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta disubsidi pemerintah, dapat dukungan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa.

Tarif Mass Rapid Transit (MRT) di Jakarta setelah dihitung jatuh pada angka Rp 38 ribu. Bila disubsidi -- ide yang ditolak Menkeu -- bisa turun Rp 18 ribu hingga Rp 15 ribu. Nah, bagaimana dengan negara lain di Asia?

Mass Rapid Transit (MRT) belum mendapatkan restu dari gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo atau Jokowi. Ia masih mempertimbangkan pengembalian modal, kapasitas penumpang, rute, hingga tarif angkutan massal tersebut.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) berupaya untuk menekan harga tiket MRT yang diperkirakan sebesar Rp 38.000 dengan meminta subsidi pemerintah pusat. Langkah ini dinilai tidak perlu, karena pemerintah provinsi DKI Jakarta bisa merangkul pihak swasta.

Gubernur DKI Jokowi berencana memanggil lagi Direktur Utama PT Mass Rapid Transit Jakarta (MRTJ) Tri Budi Rahardjo, untuk menjelaskan masalah seputar MRT.

Jokowi belum dapat jawaban yang memuaskan seputar proyek Mass Rapid Transit (MRT). Ia mengaku masih ada sejumlah masalah yang mengganjal pikirannya.

Pemprov DKI Jakarta masih mengkaji rencana Bus Rapid Transit (BRT) yang akan mengintegrasikan TransJakarta, Kopaja dan Metromini dalam satu jalur. Rencananya, BRT tersebut akan terintegrasi dalam sembilan rute.

"Kalau di Jl Fatmawati kalau dibangun MRT, bisnis di sana akan mati. Warga lebih memilih belanja ke Glodok, dan akan muncul kemacetan baru karena kolongnya menjadi parkiran," ujar pengamat transportasi, Darmaningtyas.