Perbedaan penafsiran hukum penggantian posisi Gubernur DKI Jakarta antara Ahok dengan M Taufik belum menemukan titik temu. Mendagri baru Tjahjo Kumolo siap turun tangan.

Presiden Joko Widodo baru saja mengumumkan jajaran pembantunya untuk lima tahun ke depan di Istana Merdeka. Pakar hukum tata negara Refly Harun menilai para menteri itu ditantang untuk menjawab pertanyaan publik.

Presiden Joko Widodo memperkenalkan jajaran pembantunya yang diberi nama Kabinet Kerja dengan komposisi 21 orang profesional murni dan 13 lainnya dari partai politik. Pakar hukum tata negara Refly Harun menilai kabinet tersebut memang tak seratus persen memenuhi keinginan publik.

Sejuta rasanya. Manis, asam, asin, semua ada. Mirip iklan pernen nano nano. Begitulah yang saya rasakan ketika menyimak nama-nama menteri yang diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kemarin sore (26/10/2014). 

Waktu telah menunjukkan lebih dari pukul 01.00 WIB ketika saya sadar bahwa hari ini adalah tanggal 25 Oktober. Hari ini, empat tahun yang lalu, saya menulis artikel di Harian Kompas dengan judul “MK Masih Bersih?”

Pakar hukum tata negara Refly Harun menjelaskan Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama bisa langsung naik menjadi gubernur dan memilih wakilnya sendiri. Hal ini diatur dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2014. 

Ahok berbeda pendapat dengan Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik soal pengganti Gubernur. Ahok berpendapat berasarkan UU dan Perppu bila gubernur diganti, maka otomatis wakilnya naik menjadi gubernur. 

Bukan perkara mudah menunjuk orang menjadi menteri yang akan bekerja selama lima tahun. Belum juga diumumkannya kabinet dinilai agar menterinama-nama menteri agar tak ada yang bermasalah.

Jika Jokowi mengubah struktur kabinet, maka sesuai UU Jokowi harus meminta pertimbangan DPR. DPR memiliki waktu 7 hari kerja untuk memberikan pertimbangan.

KPK dan PPATK telah memberikan hasil penesuluran untuk 43 nama calon menteri yang diberikan Tim Transisi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ada beberapa nama bermasalah.