178 Anggota DPR dari fraksi PDIP, NasDem, Hanura, PKB, dan PPP melayangkan mosi tidak percaya ke pimpinan DPR. Pakar hukum Tata Negara Rafly Harun menyatakan bahwa sikap tersebut tak memiliki landasan hukum.

Pakar hukum tata negara Refly Harun mengingatkan jangan sampai presiden dilibatkan dalam konflik tersebut.

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie mengkhawatirkan konflik berlarut yang terjadi di DPR.

Munculnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat tandingan kembali membuat 'panas' suhu politik. Ada sejumlah dampak yang akan ditimbulkan dari 'dualisme' kepemimpinan DPR.

Kegaduhan kembali terjadi di gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Tak puas dengan kepemimpinan Ketua DPR Setya Novanto Cs, kubu Koalisi Indonesia Hebat mengajukan paket pimpinan DPR tandingan.

Tak hanya Menkum HAM, Refly juga mengkritisi tindakan pimpinan DPR yang mengakui Ketua Fraksi PPP dijabat oleh Epriyadi Asda yang merupakan PPP kubu Suryadharma Ali. Menurutnya, pimpinan DPR juga salah.

Kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke MA untuk menghadiri pelantikan Ketua BPK Harry Azhar Azis termasuk hal langka. Kehadirannya itu dianggap sebagai suatu bentuk diplomasi untuk menjalin hubungan dengan lembaga tinggi negara lainnya.

Perbedaan penafsiran hukum penggantian posisi Gubernur DKI Jakarta antara Ahok dengan M Taufik belum menemukan titik temu. Mendagri baru Tjahjo Kumolo siap turun tangan.

Presiden Joko Widodo baru saja mengumumkan jajaran pembantunya untuk lima tahun ke depan di Istana Merdeka. Pakar hukum tata negara Refly Harun menilai para menteri itu ditantang untuk menjawab pertanyaan publik.

Presiden Joko Widodo memperkenalkan jajaran pembantunya yang diberi nama Kabinet Kerja dengan komposisi 21 orang profesional murni dan 13 lainnya dari partai politik. Pakar hukum tata negara Refly Harun menilai kabinet tersebut memang tak seratus persen memenuhi keinginan publik.