Permasalahan Qanun No 3/2013 tentang Bendera Aceh sedang dibahas oleh DPR Aceh (DPRA). Pemerintah pusat sebaiknya berhati-hati dalam menempuh langkah selanjutnya.

Pemerintah Aceh melalui Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menyambut positif terhadap keseriusan Presiden SBY. Yaitu dalam menyelesaikan polemik terhadap qanun Bendera dan Lambang Aceh.

DPRA saat ini mulai membahas sejumlah poin hasil temuan klarifikasi Kemendagri itu. Hal ini pasca penyerahan dokumen hasil klarifikasi terhadap secara langsung oleh Mendagri ke Pemerintah Aceh pada beberapa waktu lalu.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengimbau agar warga Aceh tidak lagi mengibarkan bendera GAM. Hal ini sudah dikoordinasi oleh pihak kemendagri dan pemerintah daerah Aceh.

Kekhususan Aceh adalah berlakunya hukum pidana Islam berdasarkan Alquran. Kurun 2012 lalu, Mahkamah Syariah di Aceh menjatuhkan hukuman dalam kasus jinayah sebanyak 111 kasus.

Gubernur Aceh mengesahkan penggunaan bendera GAM menjadi bendera Aceh. Permasalahan yang belakangan menjadi polemik ini jangan disikapi dengan emosional.

Setelah ditetapkan oleh Gubernur Aceh, bendera Aceh yang menggunakan simbol GAM itu kini menuai polemik. Wakil ketua DPR Priyo Budi Santosa, meminta agar Presiden dan Mendagri turun tangan.

Gubernur Aceh dan DPRA memilih bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sebagai bendera Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Jakarta keberatan. Bendera GAM hanya mendapat waktu untuk bebas berkibar 15 hari.

Pihak kepolisian meminta agar warga Aceh tidak termakan isu-isu provokatif terhadap polemik Qanun Aceh soal Bendera GAM. Polri menjamin akan terus mengawasi kondisi keamanan di Aceh.

"Saya akan undang Gubernur Aceh membicarakan ini. Saya masih berharap dalam satu-dua minggu itu selesai dan kemudian tidak ada lagi gangguan apapun atas masalah-masalah itu," ujar Presiden SBY.