Menkum HAM Patrialis Akbar menyarankan KPK memanfaatkan mutual legal assistance (MLA) untuk membawa Nunun pulang ke Indonesia. Namun menurut Hikmahanto Juwana, pernyataan itu perlu diluruskan.

Kemenlu yang meminta Perwakilan RI di Singapura untuk mencari Nunun Nurbaeti dan M Nazaruddin patut diapresiasi. Perwakilan RI di Singapura yang harus proaktif bekerjasama dengan Pemerintah Singapura untuk mencari keberadan Nunun dan Nazaruddin.

Pengemudi mobil Kedubes Rusia yang menabrak pekerja jalan di Tol Dalam Kota kabur. Jika terbukti melanggar hukum, mereka bisa di-persona non grata-kan.

Guru Besar UI Hikmahanto Juwana menilai ada kesamaan kasus antara penggunaan bahasa asing yang dilakukan oleh SBY dengan dua buruh di Purwakarta yang terancam pidana karena menyalahgunakan lambang Garuda. 

Langkah KPK dan Kemenkum HAM yang menarik paspor Nunun Nurbaetie dianggap tepat. Dengan tindakan itu, Nunun akan dianggap sebagai warga ilegal di Singapura.

Setelah paspornya ditarik, muncul kekhawatiran publik Nunun Nurbaeti akan meminta suaka kepada pemerintah Singapura. Namun diyakini suaka itu tidak mungkin akan didapat.

Dalam KTM Gerakan Non-Blok di Bali, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidato dengan Bahasa Inggris. Hal ini cukup disayangkan, mestinya SBY menggunakan bahasa Indonesia.

UU No 24 Tahun 2009 mengatur kewajiban seorang presiden berpidato dalam bahasa Indonesia. Aturan itu kemudian dijabarkan secara lebih rinci dalam Perpres Nomor 16 tahun 2010. Bagaimana isinya?

Pidato Presiden SBY yang menggunakan bahasa Inggris saat membuka KTM ke-16 GNB di Bali memunculkan wacana agar UU Nomer 24 Tahun 2009 diamandemen. Amandemen UU ini boleh-boleh saja jika diperlukan.

Presiden SBY berpidato dengan menggunakan bahasa Inggris saat membuka Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-16 Gerakan Non Blok (GNB). Pidato bahasa Inggris oleh Presiden dinilai sah-sah saja.