Kejaksaan didesak untuk tidak mengulur-ngulur waktu terkait Joko S Tjandra. Bila tidak juga ada itikad baik segera saja ditetapkan status buron.

Tidak semua orang tahu ada PP No 71 Tahun 2001 tentang pemberian hadiah uang bagi pelapor kasus korupsi. Salah satu penyebabnya, lembaga penegak hukum seperti KPK dan Kejaksaan tidak pernah mengingatkan.

Putusan PK Bank Bali membuka peluang diusutnya kembali sejumlah aktor yang diduga terlibat dalam skandal tersebut. Namun, Kejagung masih menunggu putusan lengkap PK sebelum mengambil tindakan.

Iklan antikorupsi capres SBY yang beberapa hari ini diputar menuai kritik. Alasannya, iklan itu bertolak belakang dengan kondisi RUU Pengadilan Tipikor (Tipikor) yang tak kunjung disahkan.

Koalisi Pemantau Seleksi Calon Anggota BPK menuntut Komisi XI DPR untuk menggugurkan dua nama peserta dari pencalonan anggota BPK. Mereka adalah Endin Soefihara dan Udju Djuhaeri.

Kejagung mengaku tidak tahu di mana posisi Djoko S Candra. Padahal terpidana 2 tahun kasus Bank Bali akan dieksekusi pada Selasa 16 Juni 2009. Bila memang tidak tahu, kerja intelijen kejaksaan dipertanyakan.

Skandal Bank Bali melibatkan mantan Menteri Negara Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tanri Abeng. Namun sejak tahun 2000 perkaranya seolah dipetieskan. Antazari Azhar merupakan jaksa yang menjadi Ketua Tim Penyidik perkara Tanri Abeng tersebut.

Lagi-lagi kritik dialamatkan pada institusi Kejagung. Kali ini menyangkut keputusan mempromosikan jaksa yang dinilai bermasalah. Kejakgung dinilai menciderai aspirasi masyarakat.

KPK telah menetapkan 4 tersangka terkait kasus dugaan suap dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior BI Miranda S Goeltom pada 2004 lalu. KPK didesak jangan berhenti untuk mengembangkan kasus ini.

ICW meragukan komitmen semua pasangan capres dalam upaya pemberantasan korupsi. Hal ini bisa dilihat dari isu-isu yang disampaikan pasangan SBY-Boediono, Mega-Prabowo, dan JK-Wiranto dalam kampanye mereka.