Tim Hak Angket DPRD DKI akan memanggil Veronica Tan, istri Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pada hari Senin (16/3) mendatang. Pemanggilan ini dianggap tidak sesuai akal sehat karena fokus utama angket ini adalah soal anggaran.

Saat diajukan pertama kali, hak angket atas Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama ingin menyelidiki permasalahan anggaran di RAPBD 2015 yang mengakibatkan kisruh. Kini, Tim Angket berniat memanggil istri Ahok, Veronica Tan.

Niat Tim Angket DPRD DKI memanggil istri Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Veronica Tan menimbulkan tanda tanya. Apakah ada niat balas dendam di balik manuver para legislator Kebon Sirih ini?

TAPD DKI menyatakan bahwa hasil pembahasan RAPBD DKI 2015 dari DPRD telah diterima dan disampaikan ke Gubernur dan akhirnya dikirim ke Kemendagri‎. Namun dokumen dari DPRD tersebut diakui TAPD diterima bukan dari Pimpinan DPRD melainkan dari Sekretariat Dewan DPRD.

Tim Angket DPRD memperluas wilayah penyelidikan terhadap dana siluman APBD dengan rencana memanggil istri Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Veronica Tan. Apa kaitannya Veronica dengan kisruh APBD?

Tim Angket DPRD Jakarta melebar ke mana-mana. Tak hanya akan memanggil istri Gubernur DKI Ahok, Veronica Tan, mereka juga akan memanggil pihak-pihak terkait dana CSR yang mereka sebut dikelola Ahok Center.

Tim Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta berencana memanggil istri Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Veronica Tan. Veronica akan dipanggil pada Senin 16 Maret 2015.

Sekretar‎is Daerah DKI Jakarta, Saefullah, dan jajarannya yang tergabung dalam TAPD memenuhi panggilan Tim Angket DPRD DKI jakarta. TAPD ini adalah tim yang membahas pembentukan RAPBD DKI Jakarta tahun 2015.

KPK terus menelaah laporan Gubernur Basuki T Purnama terkait dana siluman dari APBD 2012 sampai RAPBD 2015. Jika diperlukan data tambahan, KPK buka peluang panggil Ahok sebagai pelapor.

Tim Angket DPRD DKI menggelar rapat yang menghadirkan keterangan dari Badan Anggaran DPRD DKI. Tim angket menghasilkan kesimpulan sementara bahwa APBD yang dikirim Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama ke Kemendagri adalah yang palsu.