detikNews

6 Fraksi di DPR Dukung Perppu Ormas, PKS-Gerindra-PD-PAN Mengkritik

Pemerintah resmi menerbitkan Perppu 2/2017 tentang Pembubaran Ormas dan telah mengirimkannya ke DPR. Namun tidak semua fraksi di Dewan mendukung kebijakan ini.

Kamis, 13 Jul 2017 17:31 WIB

detikNews

Yusril Sebut KPK Bagian Eksekutif, Akademisi UGM: Itu Teori Klasik

Akademisi UGM, Oce Madril menyebut sistem ketatanegaraan di Indonesia telah berkembang. Pendapat Yusril tentang KPK bagian eksekutif, dinilai tidak tepat.

Kamis, 13 Jul 2017 15:58 WIB

detikNews

PKS Dukung Pihak yang Akan Ajukan Judicial Review Perppu Ormas

PKS menyebut ada beberapa pasal karet di Perppu Ormas. Mendukung jika ada yang gugat Perppu Ormas ke MK.

Kamis, 13 Jul 2017 13:26 WIB

detikNews

Lagi, Hak Angket KPK Digugat ke MK

"KPU, KPK, KPPU, Komnas HAM, Ombudsman RI, sesungguhnya berada di luar jangkauan penggunaan hak angket oleh DPR," kata Horas.

Kamis, 13 Jul 2017 13:21 WIB

detikNews

Pegawai KPK Ajukan Judicial Review Soal Keabsahan Pansus Angket

Pegawai KPK berencana mengajukan judicial review soal keabsahan Pansus Angket KPK ke MK. Salah satu alasannya Pansus KPK dapat menggangu proses penegakan hukum.

Kamis, 13 Jul 2017 11:06 WIB

detikNews

Beras Kemasan Tak Berizin Ini Diedarkan di Sejumlah Kota di Jatim

MK, tersangka diduga memproduksi beras kemasan secara ilegal di Trenggalek mengaku megedarkan beras produksinya di sejumlah pasar tradisional dan toko kelontong

Kamis, 13 Jul 2017 07:49 WIB

detikNews

Polisi Trenggalek Gerebek Gudang Pemalsuan Beras

Polres Trenggalek menggerebek sebuah gudang, sekaligus penggilingan padi yang diduga digunakan untuk pemalsuan sejumlah beras merek yang ada di pasaran.

Rabu, 12 Jul 2017 20:38 WIB

detikNews

Hak Angket KPK, Kontes Ahli, dan Ketaksepahaman Konstitusi

Kontes ahli hukum di DPR untuk mencari makna hak angket terhadap KPK harusnya tidak dilanjutkan.

Rabu, 12 Jul 2017 16:20 WIB

detikNews

Yusril: Pemerintah Seolah Mudah Bubarkan Ormas Lewat Perppu

Kuasa hukum HTI Yusril Ihza Mahendra menilai Presiden Joko Widodo tidak punya cukup alasan untuk mengeluarkan Perppu 2/2017 tentang Ormas. Kenapa?

Rabu, 12 Jul 2017 16:00 WIB

detikNews

Pemerintah Dahulukan Musyawarah di RUU Pemilu

JK mengatakan pemerintah saat ini masih bertahan pada posisi 20 persen Presidential Treshold (PT).

Rabu, 12 Jul 2017 14:42 WIB