MA telah memutus Kasasi atas permohonan terpidana kasus mafia pajak, Gayus Tambunan. Putusan MA justru menambah masa hukuman Gayus menjadi 12 tahun kurungan penjara.

Segeralah menyingkirkan libido politik yang menguasai diri kalian wahai para politisi. Karena jika dibiarkan akan sangat berbahaya bagi keadaban bangsa ini.

Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR kini menjadi sorotan publik yang tiada habisnya melayangkan kritik kepada mereka. Sebuah fenomena demokrasi dimana publik sudah tidak percaya pada mereka para legislator.

DPR memasuki masa reses hingga 16 Agustus 2011 nanti. Menunggu persiapan sidang bersama MPR, DPR, dan DPD serta peringatan HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus, gedung dipercantik.

HMI MPO cabang Jakarta meminta kasus Sisminbakum dengan tersangka Yusril Ihza Mahendra segera dilimpahkan ke pengadilan. Jaksa harus melihat fakta putusan terhadap tersangka Sisminbalum lainnya.

Dimasukkannya TAP MPR ke dalam salah satu jenis produk peraturan perundang-undangan menimbulkan implikasi serius. Tidak ada lembaga yang punya kewenangan mengubah TAP MPR, membuatnya akan berlaku sampai kiamat.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) kembali masuk sebagai salah satu jenis produk peraturan perundang-undangan. Hal ini tertuang dalam perubahan UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pengesahan RUU Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali diundur pada masa sidang DPR selanjutnya. Menteri Keuangan Agus Martowardojo pasrah dengan keputusan ini.

Pemerintah dan DPR sepakat ada perpanjangan pembahasan RUU BPJS satu masa sidang lagi. Agar setelah disahkan, UU BPJS tidak menjadi bom waktu masalah bagi pemerintahan mendatang.

DPR kembali menggelar Rapat Paripurna. Semula agendanya adalah untuk mengesahkan RUU BPJS dan RUU perubahan tentang UU Komisi Yudisial. Namun masa pembahasan dua RUU itu diputuskan untuk diperpanjang.