Berkas penyidikan Muhtar Ependy telah lengkap alias P21. Orang kepercayaan mantan Ketua MK Akil Mochtar itu pun segera menghadapi persidangan.

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi UU Pengelolaan Hutan yang diajukan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI). Ketua APKASI Isran Noor mengaku akan kembali menggugat UU itu namun mengatasnamakan bupati Kutai Timur.

MK menolak gugatan yang diajukan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menggugat UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. MK menilai Apkasi tidak memilki kedudukan hukum.

MUI dan PBNU dengan tegas menolak disahkannya perkawinan beda agama, sementara PGI mengatakan UU Perkawinan sudah waktunya diubah.

Berkas penyidikan kasus suap sengketa Pilkada Palembang dengan tersangka walikota nonaktif Romi Herton dan istri Masyito sudah dinyatakan lengkap. Keduanya pun segera duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa di ruang sidang.

Akibat konflik berkepanjangan antar dua kubu di parlemen, sejumlah anggota DPR periode 2014-2019 belum dapat menikmati gaji perdana sampai dengan hari ini. Apa kata DPD?

Pakar hukum tata negara Ni'matul Huda menilai UU MD3 inkonstitusional. Sebab berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), setiap UU diharuskan menyerap aspirasi DPD.

Pengurus Majelis Nasional KAHMI menyambangi Ketua MPR Zulkifli Hasan. Kedatangan organisasi yang saat ini dipimpin oleh Mahfud MD itu, selain mengucapkan selamat atas terpilihnya Zulkifli, juga mengabarkan rencana kegiatan KAHMI.

PN Jakpus tidak menerima gugatan masyarakat yang menggugat Akil Mochtar. Dalam gugatannya, perwakilan masyarakat meminta Akil membayar Rp 50 juta tiap bulan ke MK karena telah membuat wibawa MK hancur.

Kemarin sore Presiden Joko Widodo telah mengumumkan nama-nama menteri yang akan mengisi 34 pos kementerian dalam kabinet baru. Bagaimana dengan rumah dinas para menteri?