Ketua DPP Partai Golkar bidang Informasi dan Komunikasi, Tantowi Yahya, mengatakan partainya belum memutuskan menolak Perpu Pilkada. Menurut Tantowi, Munas IX Golkar di Bali tidak menolak, tapi hanya merekomendasikan penolakan terhadap Perpu Pilkada.

Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) menyebut penyelenggaraan Munas Golkar di Ancol, Jakarta Utara, tidak sah secara konstitusi partai. Munas Golkar di Jakarta diminta dihentikan.

Politisi Golkar Agun Ginanjar menilai wajar saat Partai Demokrat menyebut Golkar berkhianat soal perjanjian mendukung Perppu Pilkada.

Akhirnya, Panitia Khusus (Pansus) Revisi UU MD3 telah mengesahkan Revisi UU MD3. Namun pengesahan ini dilakukan tanpa kehadiran DPD.‎

DPR sepakat menunda paripurna penutupan masa sidang yang rencananya siang tadi, menjadi nanti malam untuk mengejar revisi UU MD3 yang telah menjadi kesepakatan KIH-KMP. Namun revisi yang dibahas melalui Pansus itu berlangsung alot.

Telah terjadi 'eskalasi kemesraan' ‎antara anggota Fraksi Partai Demokrat dengan anggota Fraksi PDIP di DPR. Ke depan, Ketum PDIP Megawati Sukarnoputri dengan Ketum Demokrat SBY diharapkan bisa menyempurnakan.

Hari ini Jumat (5/12/2014) Panitia Khusus revisi Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) mulai menggelar rapat. 

Partai Golongan Karya menyatakan akan menolak Peraturan Presiden Pengganti Undang-undang (Perppu) nomor 1 tahun 2014 tentang Pilkada langsung.

Setelah terpilih kembali menjadi Ketua Umum Golkar lewat Munas Bali, Aburizal Bakrie (Ical) masih belum menginjakan kaki ke Kantor DPP Golkar.

Partai Amanat Nasional akan mengambil sikap berbeda dengan Partai Golkar dan rekan-rekannya di Koalisi Merah Putih soal Perppu Pilkada langsung. Apa tanggapan Golkar?