Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak banding yang diajukan bekas Ketua MK Akil Mochtar. Akil tetap dihukum seumur hidup dalam perkara korupsi pengurusan sengketa Pilkada dan pencucian uang.

MK kembali mengadakan sidang untuk mendengar pandangan organisasi agama perkara UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Tiga organisasi yang dihadirkan mewakili agama Hindu, Kristen dan Khonghucu.

Muhtar Ependy didakwa menghalangi penyidikan KPK dalam perkara bekas Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar. Muhtar mempengaruhi sejumlah orang dalam penyidikan berkaitan pengurusan suap kepada Akil.‎

PDUI mengajukan judical review terhadap UU tentang Pendidikan Kedokteran (Dikdok). Gugatan mencakup 2 hal yakni mengenai uji kompetensi dan sertifikasi dokter, serta Dokter Layanan Primer.

Gugatan UU Perkawinan mengenai usia nikah minimal bagi perempuan kembali digelar. Tiga ahli dari perspektif agama setuju bahwa usia 16 tahun terlalu muda bagi perempuan untuk menikah.

Coreng-moreng dunia peradilan terus terkuak. Selain diwarnai isu suap dan korupsi, perselingkuhan juga ikut menodai altar 'Wakil Tuhan' tersebut.

Belasan hakim yang terungkap berselingkuh sebagian dipecat, sebagian lagi diskorsing. Terakhir yaitu hakim PN Demak, berinisial TI yang digerebek warga.

Perpu Pilkada yang mengatur pengangkatan wakil kepala daerah menjadi gubernur, bupati atau wali kota ketika ada kekosongan digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun penggugat membantah jika permohonan itu terkait pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Seorang anggota DPRD Provinsi Papua bernama Yanni menggugat Perpu Pilkada yang membuat wakil otomatis diangkat jika ada kekosongan kepala daerah. Yanni, melalui kuasa hukumnya, menyatakan jika ada kekosongan kepala daerah maka dilakukan pilkada ulang atau melalui DPRD.

Anggota DPRD Provinsi Papua, Yanni, menggugat pengangkatan wakil menjadi kepala daerah jika terjadi kekosongan gubernur, bupati atau wali kota. Gugatan ini dilayangkan melalui uji materi Perpu Pilkada yang mengatur pengangkatan wakil kepala daerah secara otomatis.