Sidang praperadilan yang diajukan oleh 4 pegawai PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) terhadap Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali dilanjutkan. anggota DPR Komisi VII Satya menyebutkan kasus Chevron akan membuat ketidakpastian dalam investasi di Indonesia.

"Apabila kerugian negara masih dihitung, maka apakah bisa disebut itu sebagai belum ada bukti permulaan? Dan dijawab iya, berarti ini penahanannya kan tidak sah," pengacara pengacara pegawai Chevron, Maqdir Ismail.

"Bioremediasi itu bukan di bagian pengadaan barang. Di Chevron tugas dan kewajiban tidak bisa saling mempengaruhi," ucap staf hukum PT CPI, Gunawan Sjamsudin, yang hadir sebagai saksi.

Dalam persidangan lanjutan kasus Chevron yang dipimpin hakim tunggal Hariono, ahli keuangan negara Arifin P Surya Atmadja menyebut BPKP tidak punya kewenangan menghitung kerugian negara.

Sidang gugatan praperadilan empat tersangka kasus dugaan korupsi proyek bioremediasi PT Chevron Pacific Indonesia terhadap Kejaksaan Agung dilanjutkan. Agenda sidang kali ini tanggapan jaksa terhadap permohonan penggugat.

Pengacara empat pegawai PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) menyatakan keberatan terhadap penahanan yang dilakukan Kejaksaan Agung terhadap kliennya. Penahanan itu dinilai tak mempunyai alat bukti yang cukup sehingga menjadi cacat hukum.

Empat warga Dusun Ampaian Rotan, Kepenghuluan Bagan Sinembah, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, mendatangi Kantor Komnas HAM. Mereka mengadukan permasalahan penyerobotan lahan warga Ampaian Rotan yang dilakukan oleh seorang pengusaha kelapa sawit di daerahnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan dokumen yang disita dari Korps Lalu Lintas masih diperiksa lantaran sempat terkendala sengkarut penanganan perkara korupsi proyek simulator surat izin mengemudi. “Nanti kalau tidak terkait tentu akan dikembalikan oleh KPK,” kata juru bicara KPK Johan Budi kepada Detik pada akhir pekan lalu.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menerima surat penghentian penyidikan kasus simulator SIM dari Bareskrim Polri. Dengan demikian, KPK dapat mengusut kasus ini dengan lebih cepat.

Polri menyatakan penghentian kasus dugaan korupsi Simulator SIM Korlantas secara menyeluruh. Artinya, seluruh berkas tersangka, termasuk untuk AKBP Tedy Rusmawan dan Kompol Legimo, juga turut dihentikan.