PPATK siap memaparkan kepada KPU soal aliran dana asing pada pilpres kali ini. Hal ini terkait dengan adanya rencana KPU meminta klarifikasi ke PPATK.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menengarai ada dana jutaan dolar dari luar negeri yang masuk rekening capres. Masuk ke siapa?

Bapepam akan segera menerapkan compliance audit tidak hanya ke perusahaan efek tapi juga manajer investasi termasuk emiten. Pemberlakukan compliance audit dalam rangka mencegah money laundering ini dilakukan secara bertahap.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mempersilakan aparat hukum untuk menggunakan aturan apapun dalam menjerat pelaku tindak pidana pencucian uang, termasuk KUHP.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) akan meminta Departemen Luar Negeri melakukan lobi politik kepada negara besar anggota FATF agar Indonesia segera keluar dari daftar hitam negara yang tidak kooperatif atas pencegahan tindak pidana pencucian uang.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tidak menemukan indikasi money laundering saat pemilu oleh sejumlah parpol.

KPK telah meminta kepada Pusat PPATK untuk memeriksa rekening penegak hukum yang menangani kasus-kasus di bidang kejahatan keuangan dan perbankan.

RI hingga kini masih terperangkap dalam daftar FATF sebagai negara yang tidak kooperatif terhadap pelaksanaan rezim anti pencucian uang. RI dinilai belum sepenuhnya melaksanakan UU Pencucian Uang.

RI belum juga dikeluarkan dari daftar hitam negara yang tidak kooperatif dalam masalah pencucian uang dari FATF. Salah satu penyebabnya adalah belum tuntasnya kasus besar seperti L/C fiktif BNI.

PPATK sejauh ini belum menemukan bukti adanya praktek pencucian uang atau money laundering di rekening para capres/cawapres.