Tim investigasi internal Partai Demokrat (PD) mempersilakan KPK memeriksa Bendahara Umum PD, Muhammad Nazaruddin. PD mendukung penuh upaya KPK menuntaskan kasus suap di Kemenpora.

Presiden SBY tidak membantah berita mengenai Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin terkait pemberian uang ke Sekjen Mahkamah Konstitusi (MK) M Djanedri.

Perbedaan pendapat elite Demokrat soal dugaan suap pembangunan wisma atlet di Palembang mengesankan faksi di partai itu. Anggota Dewan Pembina PD, Ahmad Mubarok, menegaskan, semua kepentingan telah terakomodasi.

Seiring berjalannya waktu, isu miring kian sering menghampiri Bendahara Umum PD Nazaruddin. Terbaru, dia diberitakan memberi uang ratusan juta rupiah kepada Sekjen MK Djanedri M Ghafar.

Tim investigasi PD yang bertugas mengusut keterlibatan Bendahara Umum PD M Nazaruddin dalam suap Kemenpora meminta DK PD tidak sesumbar soal kasus ini. Pernyataan dari para anggota DK justru bisa memecah partai.

Pemeriksaan DK DPP Partai Demokrat terhadap kadernya yang diduga melanggar kode etik terkait kasus suap pembangunan wisma atlet Palembang masih berjalan. Hasil pemeriksaan akan disampaikan setelah proses selesai.

Dua kelompok yang ditugaskan mengusut keterlibatan Bendahara Umum PD M Nazaruddin dalam suap Kemenpora yakni DK dan Tim Investigasi internal PD terlibat perdebatan.

Anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat diminta agar tidak mengeluarkan opini pribadi terkait nasib Nazarudin. Dewan Kehormatan didesak segera mengeluarkan keputusan terkait dugaan suap Wisma Atlet yang melilit kadernya.

Ketua tim investigasi internal PD, Benny K Harman semakin menegaskan keinginan tim agar Bendahara Umum PD M Nazaruddin bertahan di posisinya.

Anggota DK PD Jero Wacik masih menyimpan rapat keputusan bagi Bendahara Nazaruddin. Dia memastikan pemeriksaan sudah selesai dan kini sedang tahap finalisasi keputusan.