Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan uji materi Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Putusan ini membuat para advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana saat menjalankan tugas profesinya.

Parpol dan caleg DPD diberikan waktu untuk memperbaiki berkas perkara mereka hingga paling lambat pada Kamis (15/5) pukul 23.51 WIB. Bagaimana bila pemohon terlambat mengumpulkan perbaikan?

Komisi Pemilihan Umum sudah menyiapkan tim kuasa hukum untuk menghadapi sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK). KPU bersama tim penasehat kini sedang mempelajari materi gugatan tersebut.

Setelah pendaftaran sengketa Pemilu 2014 ditutup tadi malam, parpol dan caleg DPD diberi kesempatan untuk melengkapi berkas gugatannya hingga Kamis (15/5). Pagi ini, PAN adalah salah satu parpol yang mengambil berkas yang kurang ke MK.

Agustina Amprawati caleg DPRD Jatim asal Partai Gerindra nekat mengajukan gugatan sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) seorang diri. Dia mendaftarkan gugatan sendiri karena partainya tidak mau membelanya untuk bersidang di MK.

Jaksa KPK memiliki dasar yang kuat dalam mencurigai dugaan tidak pencucian uang Akil Mochtar sebesar Rp 161 miliar. Gaji dan penghasilan resmi bekas politikus Golkar itu selama bekerja menjadi hakim MK 'hanya' sebesar Rp 12,4 miliar.

Mahkamah Konstitusi (MK) akan mulai disibukkan dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pasca penetapan hasil pemilu legislatif oleh KPU. Dokter hingga tukang urut disiagakan untuk menjaga kesehatan para hakim MK.

MK sudah mulai menerima gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pasca penetapan hasil pileg oleh KPU RI. Permohonan penyelesaian perselisihan diprediksi akan ramai pada batas akhir penerimaan besok malam.

KPU telah menetapkan hasil Pileg 2014 secara nasional walau sempat kejar-kejaran dengan waktu. Kini MK harus bersiap-siap menerima permohonan PHPU dan harus diselesaikan dalam waktu 30 hari sejak teregistrasi.

Para caleg yang tak terima dengan hasil Pileg 2014 tak bisa mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK) sendirian. Karena hanya pimpinan parpolnya yang bisa mengajukan.