Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) akan terus mengupayakan perubahan komposisi beban biaya dalam pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendukung upaya Gubernur DKI Jakarta Jokowi mengkaji ulang proyek MRT Jakarta. Namun masih mendalami beberapa usulan orang nomor satu di DKI tersebut.

Pembangunan kereta bawah tanah alias MRT perlu mendapatkan subsidi dari pemerintah. Hatta Rajasa menekankan subsidi diperlukan dari segi harga tiket MRT tersebut.

Kemenkeu mendukung upaya Gubernur DKI Jakarta Jokowi mengkaji ulang proyek MRT Jakarta. Namun masih mendalami beberapa usulan Jokowi.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengaku telah mendapatkan 'wejangan' dari Menteri Keuangan Agus Martowardojo terkait pembangunan beberapa proyek kereta api.

Gubernur DKI Jokowi mengaku berhati-hati dalam memutuskan proyek yang diwariskan Gubernur DKI sebelumnya yakni Fauzi Bowo (Foke) tersebut.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo telah bertemu dengan Menteri Keuangan Agus Martowardojo terkait soal proyek kereta bawah tanah atau MRT. Pria yang akrab disapa Jokowi ini mengaku berhati-hati dalam memutuskan proyek yang diwariskan Gubernur DKI sebelumnya yakni Fauzi Bowo (Foke) tersebut.

Menteri Perhubungan EE Mangindaan menyatakan beberapa proyek besar memang harus menggunakan dana pinjaman dari asing. Proyek-proyek yang mendapat dana talangan asing itu ialah proyek yang dikatagorikan mendesak dan harus segera dibangun, salah satunya proyek Mass Rapid Transit (MRT).

Tepat pukul 15.00, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sampai di pelataran Gedung Kementerian Keuangan. Kedatangan orang nomor satu di Jakarta itu diagendakan membahas pembiayaan pembangunan Mass Rapid Transit (MRT).

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo optimis pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) dapat mengurangi kemacetan ibukota, meski harus bersaing dengan kendaraan pribadi yang masih menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.