Perwakilan ormas Front Pembela Islam (FPI) dan Forum umat Islam (FUI) yang menolak Plt Gubernur Ahok mengadakan pertemuan dengan perwakilan anggota DPRD. Ada 3 hal yang menjadi inti dari pertemuan itu. Apa saja?

Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Ahok menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama 10 tahun bersama Wapres Boediono.

Pelaksana tugas gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Hari ini Prabowo genap berusia 63 tahun.

Prabowo Subianto (63) akhirnya bertemu untuk pertama kalinya dengan mantan rivalnya di Pilpres yang kini jadi Presiden terpilih, Joko Widodo (53). Usai bertemu, Prabowo mengantar kepergian Jokowi hingga masuk mobil.

DPRD DKI mempersoalkan UU No 29 Tahun 2007 soal kekhususan DKI untuk penetapan wagub. DPRD DKI berharap Kemendagri mengeluarkan surat edaran yang menjelaskan mekanisme penetapan wakil gubernur.

Berdasarkan Perpu Pilkada, pemilihan wagub DKI dilakukan secara langsung oleh gubernurnya dan boleh lebih dari 2 orang. Namun DPRD DKI justru mempertanyakan status UU No 29 Tahun 2007 yang mengatur kekhususan DKI.

Presiden terpilih Joko Widodo melakukan safari politik ke sejumlah ketua umum partai politik. Prabowo juga masuk dalam daftarnya.

Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Djohermasyah Johan, menyatakan pihaknya sudah menghubungi pimpinan DPRD DKI. Dia mengaku sudah memberikan penjelasan tentang tata cara pemilihan wakil gubernur yang akan mendampingi Ahok, sebagaimana dimuat dalam Perpu nomor 1/2014.a

Kementerian Dalam Negeri mengungkapkan jika ada kekosongan wakil gubernur, maka yang berhak mengusulkan adalah gubernur definitive. Untuk kasus Jakarta, saat Wagub DKI Basuki T. Purnama (Ahok) naik jadi gubernur, ia dapat menunjuk sendiri nama wakilnya tanpa perlu persetujuan dari parpol pemenang pemilu.

Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Djohermasyah Johan mengatakan mekanisme pemilihan wakil Ahok mengacu pada Perpu Pilkada nomor 1 tahun 2014. Menurutnya, tak ada alasan bagi pimpinan DPRD DKI untuk bilang belum tahu perihal isi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut.