detikNews
HTI Gugat Perppu Ormas ke MK
Dalam petitumnya, Perppu tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal 22 ayat 1 UUD 1945.
Selasa, 18 Jul 2017 16:35 WIB
Filter
Urut berdasarkan
Tipe artikel
detikNews
Mahfud MD: KPK Tidak Bisa Diawasi dengan Angket!
Mahfud lalu menjelaskan soal teori dan kaitan hukum soal posisi KPK. Secara teori saja KPK tak dapat dikategorikan bagian pemerintah.
Selasa, 18 Jul 2017 15:36 WIB
detikNews
MK: Kegentingan yang Memaksa Penilaian Subjektif Presiden
Perppu 2/2017 tentang Pembubaran Ormas digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Selasa, 18 Jul 2017 15:27 WIB
detikNews
Korupsi dan Karier Politik Setya Novanto
Penersangkaan Setya Novanto bukanlah sesuatu yang mengagetkan secara yuridis normatif. Ia telah beberapa kali diperiksa sebagai saksi dalam perkara E-KTP.
Selasa, 18 Jul 2017 15:04 WIB
detikNews
Tak Ada Minimal Nominal Pencucian Uang, UU TPPU Digugat
Menurut Anita, uang receh tidak masuk akal untuk disamarkan. Umpamanya uang Rp 10 juta hasil kejahatan, apakah logis bila dicuci agar menjadi legal.
Selasa, 18 Jul 2017 11:43 WIB
detikNews
Baru Sekali Hadiri Sidang MK, Sadar Konstitusional DPR Lemah
Sikap abai DPR yang sangat jarang hadir di MK merupakan cermin kesadaran konstitusionalitas masih rendah.
Selasa, 18 Jul 2017 09:19 WIB
detikNews
Mendengar Suara Dukungan UGM untuk KPK
UGM belakangan menyuarakan lantang dukungannya kepada KPK. Mereka menolak pansus angket KPK dan menyebutnya cacat materiil dan cacat formil prosedural.
Selasa, 18 Jul 2017 07:26 WIB
detikNews
Wiranto Bantah Perppu Ormas Tak Demokratis
Menko Polhukam Wiranto membantah anggapan yang menyebut Perppu Ormas tidak demokratis. Bagaimana penjelasannya?
Senin, 17 Jul 2017 17:24 WIB
detikNews
Fadli Zon Tuding Pemerintah Mau Jegal Prabowo Maju Pilpres 2019
Waketum Partai Gerindra Fadli Zon menuding pemerintah hendak menjegal Prabowo Subianto untuk kembali maju dalam Pilpres 2019. Apa alasannya?
Senin, 17 Jul 2017 14:08 WIB
detikNews
Pansus Persoalkan Penyidik KPK, Ini Jawaban MK
Praktik merekrut sendiri penyidik yang dilakukan oleh lembaga atau badan antikorupsi juga dilakukan di negara lain seperti di Hong Kong dan Singapura.
Senin, 17 Jul 2017 14:07 WIB