Usai menjalani pemeriksaan di Mabes Polri selama 9 jam, 4 pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pulang kembali ke kantor. Tak ada satupun pimpinan KPK yang bersedia memberikan keterangan kepada wartawan.

KPK mencurigai ada pihak ketiga yang ingin mengadu KPK dengan Polri. KPK pun meminta pemanggilan pada pimpinan KPK jangan dianggap sebagai sikap bermusuhan Polri pada KPK.

Anggota DPR dan DPD terpilih akan diberi pembekalan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini dimaksudkan untuk membekali mereka dengan berbagai informasi terkait tindak pidana korupsi.

Menjelang Lebaran, tak jarang masyarakat memberikan hadiah atau bingkisan kepada pejabat dalam berbagai bentuk. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau agar kebiasaan itu dihilangkan.

Komisi Pemberanasan Korupsi (KPK) menyarankan agar dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di 5 provinsi. Menurut KPK, pembentukan di 5 provinsi lebih masuk akal karena dari segi anggaran dan sumber daya manusia (SDM) gampang teratasi.

Komisi III DPR mengingatkan Kapolri untuk menjaga transparansi soal anggaran. Kapolri diminta cermat menggunakan anggaran yang tersedia.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau pejabat negara agar tidak menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi. Khususnya menjelang mudik lebaran.

Panja RUU Pengadilan Tipikor menyepakati dibentuknya pengadilan Tipikor di 33 provinsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun menyambut baik hal ini.

Panja RUU Pengadilan Tipikor menyepakati pembentukan pengadilan di 33 Provinsi. Jumlah SDM di KPK menjadi kendala terbesar mewujudkan kesepakatan itu.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggelar rapat pimpinan (rapim) guna membahas pembentukan komite etik untuk Antasari Azhar. Komite etik ini nantinya akan mengkaji lebih jauh soal dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Antasari.