RIPRO bekerja sama dengan Universitas Paramadina dan Awesometrics menggelar riset opini publik yang hasilnya menyatakan menteri-menteri dari PDIP membebani Presiden Jokowi.

Hasil riset Reading Indonesia PROject (RIPRO) menunjukkan saat menjadi pemenang Pemilu pun PDIP tetap bergaya oposisi. Dan sikap nyentrik PDIP itu menurunkan elektabilitas Presiden Joko Widodo yang diusungnya. Sampai kapan blunder ini akan diteruskan?

Barangkali baru saat ini terjadi fenomena unik di jagat politik Tanah Air, saat partai pengusung justru jadi faktor yang menyebabkan turunnya popularitas sang presiden. Namun fenomena itu benar-benar terjadi saat ini, setidaknya menurut hasil riset terkini tentang mulai meredupnya fenomena Jokowi.

Pemimpin Hindu di India menyatakan bahwa kegiatan amal Bunda Teresa bertujuan mengubah rakyat miskin India agar beragama Kristen. Komentar ini menyulut kegaduhan besar di India.

Partai Liberal Australia yang dipimpin PM Tony Abbott terindikasi pecah. Perpecahan itu terindikasi dari salinan surat yang didapat dari Philip Higginson, petinggi Partai Liberal Australia.

Manuver yang dilakukan oleh PDIP mulai dari kritikan hingga embusan isu interpelasi dinilai karena PDIP rindu jadi oposisi. Namun hal itu ditepis oleh politikus PDIP Masinton Pasaribu.

Reading Indonesia PROject (RIPRO) bekerjasama dengan Universitas Paramadina dan Awesometrics mengadakan riset 100 hari pertama Jokowi-JK. Ada temuan menarik tentang PDIP yang menurut hasil riset tersebut dinilai masih bergaya oposisi.

Sejumlah analisis soal kinerja pemerintahan Jokowi-JK mulai dilontarkan. Menteri-menteri asal PDIP di pemerintahan Jokowi dianggap sebagai beban berat.

Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, telah mengkonfirmasi bahwa "sempat ada pembicaraan" tentang pengiriman pasukan Australia ke Ukraina, setelah pesawat Malaysia Airlines MH17 ditembak jatuh tahun lalu.

Kasus penghindaran pajak yang melibatkan HSBC mulai berbuntut panjang. Kini, perdebatan mengenai masalah yang menimpa bank terbesar kedua di dunia itu mulai menjamah ranah politik.