Para anggota DPR yang ditunjuk sebagai menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II ternyata masih muncul dalam daftar anggota di website DPR. Padahal sejak ditunjuk menjadi menteri, para anggota DPR ini seharusnya sudah mengundurkan diri dari DPR.

Rencana BI menghibahkan kepemilikan pada anak usahanya BPUI kepada pemerintah, bukan untuk menghindari tanggung jawab utang rekening dana investasi (RDI) senilai Rp 1,2 triliun.

Kementerian Negara BUMN kaji penggabungan (merger) Danareksa Sekuritas dengan Bahana Securities. Merger akan dilakukan setelah pemerintah menguasai 100% saham Bahana Pembinaan Usaha Indonesia.

Pemerintah siap mengkonversi utang pokok BPUI sebesar Rp 250 miliar untuk dijadikan penyertaan modal pemerintah di BPUI, begitu DPR menyetujui pemberian hibah kepemilikan BI di BPUI kepada Pemerintah.

BI berencana untuk menghibahkan kepemilikannya pada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) dan Askrindo sesuai dengan amanat UU BI. Nilai hibah keduanya mencapai Rp 1,545 triliun.

Dengan dicopotnya Kabareskrim Mabes Polri Komjen Susno Duadji tak serta merta bisa mengembalikan ctra Polri. Butuh pembuktian untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Para nasabah Bank Century meminta Komisi III DPR mempertemukan mereka dengan BI dan LPS. Komisi III pun menyetujuinya.

Komisi III DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Nasabah Bank Century terkait nasib mereka. Banyak nasabah Bank Century yang stres dan kemudian bunuh diri karena deposito mereka hilang

Dana bailout Bank Century oleh LPS Rp 2,8 triliun dinilai BPK tidak memiliki dasar hukum dalam pengucurannya, sehingga pengucuran dana ini berpotensi melanggar hukum dan berpotensi mengandung tindak pidana korupsi.

Bank Mutiara harus mengembalikan dana bailout sebesar Rp 2,8 triliun ke LPS, setelah BPK menyatakan dana tersebut tidak sah akibat ditolaknya pengesahan Perpu JPSK menjadi UU.