Menhan Juwono memberi jaminan RUU Rahasia Negara tidak akan menciderai kebebasan pers. Masyarakat pun diimbau tidak perlu khawatir.

Berbagai RUU yang dalam waktu dekat akan disahkan oleh DPR sebaiknya ditunda pengesahannya. Sebab banyak hal dari RUU-RUU tersebut yang masih belum matang. DPR terkesan hanya mengejar target 'cuci gudang' menjelang akhir jabatan.

Jika nantinya RUU Rahasia Negara disahkan, dikhawatirkan akan menjadi UU yang represif dan membawa risiko tersendiri bagi komunitas internet. Risiko seperti apa yang dimaksud?

Apa yang dialami Prita Mulyasari, ibu rumah tangga yang diadili karena emailnya dianggap mencemarkan nama baik RS Omni International, mungkin tidak akan menjadi hal yang luar biasa di kemudian hari jika RUU Rahasia Negara akhirnya disahkan DPR.

Wartawan Kediri menggelar demonstrasi di Mapolresta Kediri. Aksi ini sebagai bentuk solidaritas terhadap mantan reporter MetroTV Makasar Jupriadi 'Upi' Asmaradana. Aksi sempat diwarnai adu mulut antara wartawan dengan polisi.

Kategori rahasia pun kini merangsek pada wilayah birokrasi, dan tak terkecuali masuk ke fungsi pengawasan DPR. Artinya, DPR bisa mendapat sanksi pidana jika dalam rapat-rapatnya, sebuah rahasia negara tersampaikan atau terbongkar.

Untuk mengantisipasi hal itu, 70 tokoh antirezim kerahasian akan menggalang kekuatan untuk mendesak dewan menunda pengesahan RUU yang mengancam demokrasi tersebut.

Apabila pemerintah mau belajar dari sejarah industri film tanah air seharusnya Komisi X mau mendengarkan masukan dari para pemangku kepentingan. Ini agar geliat industri film tanah air tidak langsung terhenti akibat regulasi yang tidak kondusif.

Hubungan Indonesia-Malaysia kembali memanas menyusul sejumlah munculnya isu sensitif di antara kedua negara. Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia menyerukan pemimpin dan masyarakat kedua negara untuk tetap menjaga hubungan baik yang sudah terjalin lama.

Kode etik penjualan obat di kalangan praktisi farmasi akan diketatkan. Rumah sakit nantinya tidak boleh memonopoli satu produsen obat saja.