Putusan MA dinilai tidak melarang dilaksanakannya UN. Oleh karenanya, tidak ada alasan Kemdiknas untuk tidak menggelar UN. Malah, jika tak gelar, Kemdiknas justru melanggar PP.

Fraksi PKS dan FPDIP masih menolak pelaksanaan UN tahun 2010. Alasannya, UN tidak layak dijadikan satu-satunya syarat kelulusan. Namun, penolakan ini tidak digubris oleh Mendiknas.

Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tak kunjung mulus. Pemerintah dalam hal ini Depdiknas bersikeras akan tetap menggelarnya sementara tak sedikit juga yang kontra. Nasib UN akan ditentukan malam nanti.

Penodongan oleh anggota DPRD PDIP Bekasi Nuryadi Darmawan ke pelayan restoran, dinilai serius oleh Guruh Soekarno Putra. Jika memang terbukti bersalah, Nuryadi juga akan diberikan sanksi partai.

Sedikitnya ada tujuh Sekolah Dasar (SD) di Pekanbaru dilarang menyelenggarakan ujian nasional. Penyebabnya, pihak sekolah dinilai lalai memperpanjang akreditasi.

Pemerintah akan mempercepat pelaksana Ujian Akhir Nasional (UAN). Kebijakan ini dinilai beragam para walimurid. Sebagian besar mereka mengeluhkan kebijakan tersebut.

Kritik pedas dialamatkan pada Mendiknas M Nuh. Aturan yang dibuat terkait pemadatan jam sekolah guna menyongsong UN disesalkan.

Pakar pendidikan dan Guru Besar UNJ Arif Rahman merasa perlu adanya standar norma pada penilaian Ujian Nasional (UN). Standar mutlak yang diterapkan pemerintah dianggap tidak memberikan ukuran pendidikan yang valid.

Begitu miris melihat keadaan rakyat Indonesia ini pada tahun 2009. Banyak permasalahan yang harus dihadapi oleh negeri ini. Sehingga, masyarakat pun terombang-ambing karenanya. Pasti ada yang salah dengan negeri ini. Inilah wajah bangsa ini.

Pemerintah diminta tidak memaksakan diri untuk menggelar ujian nasional. Alasannya pemerintah belum mematuhi putusan MA untuk meningkatkan infrastruktur sekolah dan kualitas guru.